Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PRAKTIK EUTHANASIA MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Inna Junaenah, S.H. - Riza Rizkiawati - Rudi M. Rizki, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA PASANGAN PRIA DAN WANITA BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., C.N. - Inna Junaenah, S.H. - Lamora Theresia N

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 072-073/PUU-II/2004 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H. - Yasril Umara

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Fuad hasan - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Ulya Fajri Amriyeny

Detail Cantuman XML Detail Cite

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)

Inna Junaenah, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa.S.H., M.H. - TAUFIK AZHARI LUBIS

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

ANDREA TOGU M SITOMPUL - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK MENYATAKAN KEBERATAN ATAS DETENSI IMIGRASI MENURUT HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Inna Junaenah, S.H.,M.H. - NENENG WIDASARI - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H. - M. Subhan H. Daiyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H. - REGA FELIX

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTRI KEDUA/KETIGA /KEEMPAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

Evyta Rosiyanti Ramadhani - Inna Junaenah, S.H. - Prof.Dr.Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS KRITIS CIRI-CIRI ESENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

Inna Junaenah, S.H., M.H. - MUHAMMAD ADNAN YAZAR ZULFIKAR - Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

DHANNI AZIER NANDA DWI JENDRA - Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FAJAR HARNOWO - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H - Helmi Nurjamil - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32

BAYU ANWAR PERMANA - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PRAKTIK EUTHANASIA MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA PASANGAN PRIA DAN WANITA BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 072-073/PUU-II/2004 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

HAK MENYATAKAN KEBERATAN ATAS DETENSI IMIGRASI MENURUT HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTRI KEDUA/KETIGA /KEEMPAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

ANALISIS KRITIS CIRI-CIRI ESENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UPAYA MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA AJARAN AGAMA ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi