Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C.M. RETNO SUNARTYASIH - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Acara Mahkamah Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada.

Dr. Indra Perwira, SH., MH - Heru Widodo - Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal (Asing) Bidang Agribisnis di Indonesia

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Indra Perwira, SH., M.H. - NOOR SIDHARTA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Pidana Tentang Hak Asasi Pelapor Untuk Mendapatkan Informasi Publik Melalui Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

ADE PAPA RIHI - Dr. Indra Perwira, S.H., MH. - Dr. Sigit Suseno, SH., M.Hum.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BENTUK PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Dr. Ali Abdurahman., S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira., S.H., M.H. - STEFANNY OKTARIA SIMORANGKIR

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Iskatrinah - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan"DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FRISTIAN HUMALANGGI - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Ade Yaser Fuady - Hernadi Affandi, S.H.,L.LM. - Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - PUTRI KEMALA SARI - Yesmil Anwar, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Muhammad Ali - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Zulkarnain Kharissyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Terhadap Penggunaan Di9skresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Abbas Said - Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Prof.Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FAJAR HARNOWO - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR MATERI SYARIAH ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Burhanuddin - Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Imam Anshori Saleh - Prof.Dr. H. Eman Suparman, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Acara Mahkamah Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal (Asing) Bidang Agribisnis di Indonesia

Aspek Hukum Pidana Tentang Hak Asasi Pelapor Untuk Mendapatkan Informasi Publik Melalui Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

BENTUK PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan"DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Pengawasan Terhadap Penggunaan Di9skresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR MATERI SYARIAH ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi