Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Tina Safitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Indra Perwira - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,MH. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

AYI VIVANANDA - AYI VIVANANDA HADIARSO - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof.Dr.I. Gde. Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Nurmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Ade Yaser Fuady - Hernadi Affandi, S.H.,L.LM. - Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - PUTRI KEMALA SARI - Yesmil Anwar, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Muhammad Ali - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Zulkarnain Kharissyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Terhadap Penggunaan Di9skresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Abbas Said - Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Prof.Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FAJAR HARNOWO - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR MATERI SYARIAH ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Burhanuddin - Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Pengawasan Terhadap Penggunaan Di9skresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR MATERI SYARIAH ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi