Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hak Asasi Kesehatan : Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Doktrinal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Politik Hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelanggaraan Pos : Sudut pandang hukum tata negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penataan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat & kepala daerah otonom

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gagasan Etis Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Model Penerapannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Bidang Pertambangan Batubara Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada : Evaluasi Terhadap Prosedur Beracara di Mahkamah Konstitusi Indonesia 2008-2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Perlindungan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transeksual Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 7/PUU-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO 8 THN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 THN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (KAJIAN LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 058-059-060-063/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Otonomi Desa Terhadap Otonomi daerah Kabupaten/Kota Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN OTONOMI DESA TERHADAP OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Terhadap Hak Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Tionghoa Cina Benteng di Tangerang Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog