Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Jurnal YUDISIAL Vo. 11 No. 3 Desember 2018 Hal. 267-406

Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana) - Muda, Iskandar, Univ.Trisakti Jkt - Rohanawati, Ayunita Nur - Tobroni, Faiq (FSH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta - Wicaksono, Dian Agung

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - Imran

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Mahar Buburanda Imran - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Jurnal YUDISIAL Vo. 11 No. 3 Desember 2018 Hal. 267-406

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi