Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

PENGADILAN LINGKUNGAN DALAM PERADILAN UMUM SEBAGAI SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESISA

Anugrah R'lalana Sebayang - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DI LAHAN MIRING

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. - PUTRI LUTFI IFAFAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJTAN

Arifiyanto Said - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H - H. Imamulhadi, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN DITINJAU DARI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H. - ISWAN HABIBI LUBIS

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN UU NO. 26 TH 2007 TTG PENATAAN RUANG

Imamulhadi, S.H.,M.H. - Rio Putra Ariestya - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Dr. Imamulhadi, S.H.,M.H. - SITI NURUL INTAN SARI DALIMUNTHE

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Juanda - R. Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLA PENATAAN RUANG BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Fariz Pradipta - Imamulhadi, S.H., M.H. - Zainal Muttaqin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Reza Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

DIAN AYUNINGTYAS - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Dr. Imamulhadi, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI Reg.No. 514 K/PID/2002 TENTANG PEMCEMARAN LINGKUNGAN KARENA KEALPAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Niko Napolio Nurzugandhi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA YANG DIDASARKAN PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARDJO TERHADAP GANTI KERUGIAN KORBAN LAPINDO DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL

Deafani Perdana - Dr. H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Maret Priyanta, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT PONDOK KALIMAYA PUTIH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PULAU SANGIANG BANTEN

Dadang Epi Sukarsa, S.H.,M.H. - Doni - H. Imamulhadi, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Yuky Bahtiar Mufthi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dr. H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Dr.Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. - Sisca Amelya

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - JUDIKA LESTARI MANURUNG - Maret Priyanta, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H.,M.H. - Dr.H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - DWI YUNIARTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - MARIA CAROLINA TN - Nadia Astriani, S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Natasha Primadona - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS YURISDIKSI TERITORIAL DALAM PERLINDUNGAN FAUNA LANGKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,M.A. - Robie Brilliando Sukanda

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

Dony Muda Siregar - Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Imamulhadi, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

PENGADILAN LINGKUNGAN DALAM PERADILAN UMUM SEBAGAI SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESISA

PENGATURAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DI LAHAN MIRING

PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJTAN

PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN DITINJAU DARI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN UU NO. 26 TH 2007 TTG PENATAAN RUANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

PERANAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

POLA PENATAAN RUANG BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI Reg.No. 514 K/PID/2002 TENTANG PEMCEMARAN LINGKUNGAN KARENA KEALPAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEWAJIBAN NEGARA YANG DIDASARKAN PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARDJO TERHADAP GANTI KERUGIAN KORBAN LAPINDO DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL

LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT PONDOK KALIMAYA PUTIH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PULAU SANGIANG BANTEN

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PELAKSANAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH

PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

PENERAPAN ASAS YURISDIKSI TERITORIAL DALAM PERLINDUNGAN FAUNA LANGKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi