Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN LAHAN PADA KAWASAN PERTANIAN DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATE Lulus Sudah Belum 17-09-2019 13:44 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PENDIRIAN BANGUNAN MELEWATI GARIS SEMPADAN JALAN YG TDK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI UU PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DI INDONESIA GUNA MENCAPAI GOALS 14 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTERS PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN LINDUNG DALAM KEGIATAN EKSPLORASI SUMBER DAYA PANAS BUMI DI KAMOJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN LINDUNG DALAM KEGIATAN EKSPLORASI SUMBER DAYA PANAS BUMI DI KAMOJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BAGI KORPORASIDITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CITIZEN LAWSUITSEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TARGET 2 GOAL 13 (CLIMATE ACTION) UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP EKSISTENSI DAN KEBERLANJUTAN KEGIATAN PERTAMBANGAN KAPUR CV. SUMBER JAYA KAPUR KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN MAJALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM LING KUNGAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA ( B3) DI ALIRAN SUNGAI CITARUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR SUNGAI CINAMBO SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENCEMARAN SUNGAI CINAMBO KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

“PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEMPADAN REL KERETA API DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG”

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP IZIN INDUSTRI KULIT DI SUKAREGANG KABUPATEN GARUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA LUBUKLINGGAU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 – 2032

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS REKLAMASI TELUK JAK ARTA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA LINGKUNGAN LAUT (MARINE ENVIRONMENT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN SATWA LANGKA SECARA ILEGAL MELALUI DUNIA MAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN O LEH KORPORASI DITINJAU DARI SKB NOMOR: KEP - 04/ MENLH/ 04/ 2004 TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI BERDASARKAN UNDANG- MINERAL DAN BATUBARA JO. UNDANG- TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INSENTIF DAN DISINSENTIF NON FISKAL DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA EP ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA YANG BERADA DALAM PENGAWASANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM HULU BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG GERAKAN CITARUM BERSIH, SEHAT, INDAH DAN LESTARI (CITARUM BESTARI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN PADA KAWASAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA PENATAAN RUANG BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA RI Reg.No. 514 K/PID/2002 TENTANG PEMCEMARAN LINGKUNGAN KARENA KEALPAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA YANG DIDASARKAN PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARDJO TERHADAP GANTI KERUGIAN KORBAN LAPINDO DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT PONDOK KALIMAYA PUTIH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PULAU SANGIANG BANTEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan di Provinsi Riau dalam kajian pelestarian fungsi hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINIUM) TENTANG CLASS ACTION YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KECAMATAN KADUNGORA, KABUPATEN GARUT TERHADAP PERUM PERHUTANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakkan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS YURISDIKSI TERITORIAL DALAM PERLINDUNGAN FAUNA LANGKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) MASYARAKAT ASLI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPURA ATAS SLUDGE OIL KAPAL YANG MENCEMARI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH MASYARAKAT ATAS DUGAAN PENCEMARAN SUNGAI CITARIK DI CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH WALHI DALAM KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL YANG DILAKUKAN OLEH ADELIN LIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ETIKA LINGKUNGAN SEBAGAI DASAR BAGI PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKOLABEL DALAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS LIMBAH PALUR RAYA ANTAR PT. PALUR RAYA DENGAN MASYARAKAT DESA NGRIGO KARANGANYAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog