Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KOMJEN.POL.SUSNO DUADJI TERHADAP DUGAAN MENERIMA SUAP DARI P.T. SALMA ARWANA LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH CHAERUL SALEH NASUTION TERKAIT KETERANGAN SAKSI POLISI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IFDHAN MUCHTARAM TUBAGUS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA BOBBY æKEBOÆ YOGA SEBAGAI KETUA PANITIA LOCKSTOCK FESTIVAL YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN DIDUGA AKIBAT CYBER BULLYING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PUTRI ERLINA TERHADAP KASUS DUGAAN BUNUH DIRI DISEBABKAN OLEH PEMBERITAAN TIDAK BENAR YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA LOKAL PRO HABA ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR BANYUMAS TERHADAP TERSANGKA DI BAWAH UMUR (ANAK) YANG DIDUGA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PERKOSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSUF MUTAWIEN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PT. CIMB SUN LIFE TERKAIT PERJANJIAN JASA ASURANSI MELALUI TELEMARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYERAHAN BARANG SITAAN DARI PENYIDIK KEPADA RUPBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI RUPBASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEROLEHAN BUKTI PERMULAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 290 KE 1 KUHP YANG DILAKUKAN DOKTER PASCA PEMBIUSAN (ANESTESI) KEPADA PASIEN YANG MENGALAMI GEJALA SIUMAN (AWARENESS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-VIII/2010 TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYADAP APARAT PENEGAK HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARLUASAN SUATU AJARAN AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DIANGGAP SESAT DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945 DAN PASAL 22 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENERIMA HARTA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENDUDIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK KETERLAMBATAN PENYERAHAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KEBON WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPARITAS PUTUSAN DALAM PENERAPAN UNSUR MENGETAHUI ATAU PATUT DIDUGA DALAM PASAL 480 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAMTINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI YANG TIDAK MELALUI SIDANG KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TANPA DILAKUKAN REHABILITASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN TERHADAP ADUAN SEORANG PEJABAT POLISI YANG MENJADI SAKSI DARI SUATU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI KONFERENSI PERS YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA ANGGOTA KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERETASAN SITUS RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA OLEH PENYIDIK (OPSPORING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUAKN OLEH PEMAIN TERHADAP WASIT DAN PEMAIN LAINNYA DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO : 12/Pid.B/2012/PN.KRWG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENJEBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog