Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP PENYIMPANGAN (PARAHILIA) KEPADA ANAK DIHUBUNGKAN DGN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TUJUAN PEMINDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYERAHAN BARANG SITAAN DARI PENYIDIK KEPADA RUPBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI RUPBASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEROLEHAN BUKTI PERMULAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 290 KE 1 KUHP YANG DILAKUKAN DOKTER PASCA PEMBIUSAN (ANESTESI) KEPADA PASIEN YANG MENGALAMI GEJALA SIUMAN (AWARENESS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA OLEH PENYIDIK (OPSPORING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUAKN OLEH PEMAIN TERHADAP WASIT DAN PEMAIN LAINNYA DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO : 12/Pid.B/2012/PN.KRWG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENJEBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-VIII/2010 TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYADAP APARAT PENEGAK HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARLUASAN SUATU AJARAN AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DIANGGAP SESAT DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945 DAN PASAL 22 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENERIMA HARTA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENDUDIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK KETERLAMBATAN PENYERAHAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KEBON WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPARITAS PUTUSAN DALAM PENERAPAN UNSUR MENGETAHUI ATAU PATUT DIDUGA DALAM PASAL 480 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENGGABUNGAN GANTI KERUGIAN DLM PERKARA PIDANA YG DIAJUKAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DGN UU NO 8 THN 1981 TENTANG HKM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAMTINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI YANG TIDAK MELALUI SIDANG KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TANPA DILAKUKAN REHABILITASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN TERHADAP ADUAN SEORANG PEJABAT POLISI YANG MENJADI SAKSI DARI SUATU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI KONFERENSI PERS YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA ANGGOTA KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERETASAN SITUS RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENJUALAN KAN HIU SECARA ILEGAL OLEH KELOMPOK NELAYAN TANJUNG LUAR, KAB LOMBOK TIMUR, NTB, DIKAITKAN DENGAN UU PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN NO: 906/PID.B/2011/PN.JKT.PST MENGENAI PENJUALAN ALAT TELEKOMUNIKASI TANPA MENYERTAKAN BUKU PETUNJUK BERBAHASA INDONESIA TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No. 471/Pid.B/2013/Pn.Bdg YANG MEMUTUS TERBUKTI BERDASARKAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN TANPA MENCANTUMKAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 880/PID.B/2011/PN.JKT.SEL MENGENAI ANCAMAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI E-MAIL DAN SHORT MESSAGE SERVICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS YANG MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS LAINNYA YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PASAL 194 KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2520 K/PID.SUS/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI TAFSIRAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2547K/PID.SUS/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENERAPAN PASAL 50 AYAT (3) HURUF H MENGENAI PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM JO. PASAL 78 AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN YANG TELAH DINYATAKAN DICABUT DAN TIDAK BERLAKU DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PN SALATIGA REGISTRASI PERKARA NO. 19/PID.SUS/PN.SAL. MENGENAI PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PASAL 112 TENTANG NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 114 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1444 K/PID.SUS/2010 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA YANG TIDAK MEMUAT PERINTAH PENAHANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF K KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 961K/PID.SUS/2012 TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM KARENA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN SALAH MENERAPKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 191 DAN PASAL 253 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1482 K/ PID/ 2009 DENGAN TERDAKWA SIRENG BINTI SAPAWI YANG DIJATUHI PEMIDANAAN TANPA DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1893 K/ PID/ 2002 TENTANG PERBUATAN MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM SURAT PENETAPAN HARGA (CERTIFICATE OF APPRAISAL) KE DALAM AKTA AUTHENIK SEBAGAI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1303/PID/B/PID.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1393/PID/B/PN.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 373/Pid/2009/PTR TENTANG TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 324/PID.B/2014/PN.SGM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 757/PID.B/2014 TERKAIT PENGUNDUHAN DAN PEMAKIAN SOFTWARE BAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog