Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA (KASUS AGUS DWIKARNA)

Fitri Irawati - Ietje K. Andries, SH., MH. - R. A. Gusman Catur Siswandi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - MARTHINUS OMBA - Prof.Dr. H. Yudha Bhakti A., SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status dan Akibat Hukum Stand-By Arrangement dan Letter of Intent IMF dalam Pemberia Pinjaman Kepada Negara Anggota Menurut Hukum Internasional

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - UMAR MACHMUD SANGADJI

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MENGENAI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO OLEH PENGADILAN BELGIA (KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NO. 121 : 14 FEBRUARY 2002 ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MELAWAN KERAJAAN BELGIA)

Denny Biantong - Idris, SH., MA. - Ietje K. Andries, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PENAHANAN WARGA NEGARA ASING MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER DIHUBUNGKAN DENGAN SUPREMACY CLAUSE DALAM KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT (KASUS MEKSIKO VS AMERIKA SERIKAT TAHUN 2003)

Budi Hartono - Dr. Huala Adolf, SH., LL.M. - Ietje K. Andries, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

Idris, SH., MA. - Ietje K. Andries, SH., MH. - Reny Maryani

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE DI NEGARA PENERIMA DALAM KASUS STANISLAV BORISOVICH GUSEV

Ietje K. Andries, SH., MH. - Rika Ratna Permata, SH. - Tuti Susilowati Aditama

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH NEGARA LAIN (SISTER CITY/SISTER PROVINCE)

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - Inna Junaenah, SH., MH. - T. OCVAN RANDY

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMUNITAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL ( INTERNATINALLY WRONGFUL ACT)

DR HJ IETJE K ANDRIES SH MH - HAFIZAH KURNIA PUTRI - SITI NOOR MALIA PUTRI SH LLM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - M. PRASETYA NURYANTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK SERTA YURISDIKSI SUATU NEGARA TERHADAP ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN INTERNASIONAL

Ietje K. Andries, SH., MH. - Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH., LL.M. - S. Noor Malia P

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING OLEH SUATU NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL COVENAT ON CIPIL AND POLOTICAL RIGHTS 1966 (KASUS TAMSIL LINRUNG)

Ietje K. Andries, SH., MH. - Misra Hidayani Napu - Rika Ratna Permata, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DILUAR NEGERI MELALUI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DILUAR NEGERERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DR HJ IETJE K ANDRIES SH MH - NURFADILAH - SITI NOOR MALIA PUTRI SH LLM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA (KASUS AGUS DWIKARNA)

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Status dan Akibat Hukum Stand-By Arrangement dan Letter of Intent IMF dalam Pemberia Pinjaman Kepada Negara Anggota Menurut Hukum Internasional

STUDI KASUS MENGENAI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO OLEH PENGADILAN BELGIA (KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NO. 121 : 14 FEBRUARY 2002 ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MELAWAN KERAJAAN BELGIA)

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PENAHANAN WARGA NEGARA ASING MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER DIHUBUNGKAN DENGAN SUPREMACY CLAUSE DALAM KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT (KASUS MEKSIKO VS AMERIKA SERIKAT TAHUN 2003)

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE DI NEGARA PENERIMA DALAM KASUS STANISLAV BORISOVICH GUSEV

FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH NEGARA LAIN (SISTER CITY/SISTER PROVINCE)

IMUNITAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL ( INTERNATINALLY WRONGFUL ACT)

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK SERTA YURISDIKSI SUATU NEGARA TERHADAP ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING OLEH SUATU NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL COVENAT ON CIPIL AND POLOTICAL RIGHTS 1966 (KASUS TAMSIL LINRUNG)

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DILUAR NEGERI MELALUI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DILUAR NEGERERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi