Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

Idris, SH., MA. - Ietje K. Andries, SH., MH. - Reny Maryani

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING ATAS ANCAMAN HUKUMAN MATI di NEGARANYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dimas Yureza Kartiko - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Rachminawati, S.H., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) ATAS KERUGIAN NEGARA KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM INTERNASIONAL (KASUS LEGALITY OF USE OF FORCE)

Cindy Junicke Simangunsong - Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PBB TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN OLEH PEJABAT SIPIL INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Rifki Indra Maulana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE DI NEGARA PENERIMA DALAM KASUS STANISLAV BORISOVICH GUSEV

Ietje K. Andries, SH., MH. - Rika Ratna Permata, SH. - Tuti Susilowati Aditama

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Imam Mulyana - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI ( TINJAUAN TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN DAN KOREA UTARA )

Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,M.A. - Muhsinah Assegaf

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK VETO OLEH NEGARA ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Devianto Suryo T. - Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENUNDAAN SURAT KEPERCAYAAN (LETTER OF CREDENCE) DUTA BESAR NEGARA PENERIMA OLEH NEGARA PENGIRIM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN PRAKTIK NEGARA

Ayu Puji Lestari - Davina Oktivana, S.H., M.H. - Dr. Ietje K Andries, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK PERWAKILAN TETAP NEGARA PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DIHUBUNGKAN DENGAN YURISDIKSI DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Diajeng Wulan Christianti,S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Gina Rachmawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN SERTA PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI MELALUI COLLECTIVE ACTION DITINJAU DARI KETENTUAN OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES TAHUN 2000 DAN OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTER

Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H - Ivan Mawara - Prita Amalia, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND ( UNICEF ) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK-ANAK KHUSUSNYA KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,MA. - Linasrifah Goeslinawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION (MCN) SEBAGAI SUATU INSTRUMEN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M. - Stefy Yulli Nataly

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Moh. Irfan Syarifuddin - Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE (SEA) OLEH PERSONEL PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DI KONGO (MONUSCO) DAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH (MINUSCA) TERHADAP ANAK û ANAK DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Davina Oktivana, S.H., M.H. - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Jihan Darin Sevira

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA (KASUS AGUS DWIKARNA)

Fitri Irawati - Ietje K. Andries, SH., MH. - R. A. Gusman Catur Siswandi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - MARTHINUS OMBA - Prof.Dr. H. Yudha Bhakti A., SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING ATAS ANCAMAN HUKUMAN MATI di NEGARANYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) ATAS KERUGIAN NEGARA KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM INTERNASIONAL (KASUS LEGALITY OF USE OF FORCE)

TANGGUNG JAWAB PBB TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN OLEH PEJABAT SIPIL INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE DI NEGARA PENERIMA DALAM KASUS STANISLAV BORISOVICH GUSEV

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI ( TINJAUAN TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN DAN KOREA UTARA )

PENGGUNAAN HAK VETO OLEH NEGARA ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

PENUNDAAN SURAT KEPERCAYAAN (LETTER OF CREDENCE) DUTA BESAR NEGARA PENERIMA OLEH NEGARA PENGIRIM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN PRAKTIK NEGARA

PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK PERWAKILAN TETAP NEGARA PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DIHUBUNGKAN DENGAN YURISDIKSI DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

PERAN SERTA PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI MELALUI COLLECTIVE ACTION DITINJAU DARI KETENTUAN OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES TAHUN 2000 DAN OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTER

PERANAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND ( UNICEF ) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK-ANAK KHUSUSNYA KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION (MCN) SEBAGAI SUATU INSTRUMEN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

TINDAKAN SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE (SEA) OLEH PERSONEL PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DI KONGO (MONUSCO) DAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH (MINUSCA) TERHADAP ANAK û ANAK DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA (KASUS AGUS DWIKARNA)

Wara Smol Sebagai Wilayah Negara Indonesia Yang Berada di Bawah Kedaulatan Papua New Geuinea dan Penyelesaiannya

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi