Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Status dan Akibat Hukum Stand-By Arrangement dan Letter of Intent IMF dalam Pemberia Pinjaman Kepada Negara Anggota Menurut Hukum Internasional

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - UMAR MACHMUD SANGADJI

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM TAWANAN PERANG DALAM SENGKETA BERSENJATA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DIHUBUNGKAN DENGAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1373 TAHUN 2001

Adha Yuda Faturochman - Idris, SH., MA. - Rudi Muhammad Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU (TIONGKOK V. JEPANG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

DAVINA OKTIVANA, SH.,MH. - Dr. Idris, SH.,MA. - SASKIA WAHYU RIANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""

Dr. Idris, SH., MA. - Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - NURBAITI TAHA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS MILISI ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Pengiriman Laskar Jihad dari Indonesia ke Afganistan)

Dudi Priyadi - Idris, SH., MA. - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - Garry Gumelar Pratama

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MENGENAI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO OLEH PENGADILAN BELGIA (KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NO. 121 : 14 FEBRUARY 2002 ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MELAWAN KERAJAAN BELGIA)

Denny Biantong - Idris, SH., MA. - Ietje K. Andries, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INTERNASIONAL NO. 112 TANGGAL 2 JUNI 1999 YANG MENOLAK PERKARA ANTARA YUGOSLAVIA DENGAN SPANYOL DALAM KASUS YANG MUNCUL DARI PERISTIWA PENYERANGAN YANG DILAKUKAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA NATO KE YUGOSLAVIA TAN

Cecep Wibowo - Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - Idris, SH., MA

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

CHRISTIAN HAMONANGAN PRONTO - DAVINA OKTAVIANA SH MH - DR IDRIS SH MA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Regional Berdasarkan Piagam PBB

Dr. Idris, SH.,MA. - EKA AN AQIMUDDIN - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Di Laut Timor Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Bagi Hukum Nasional

Dr. Idris, SH., MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M., Ph.D. - SERGIUS SAHAT PUTRA UTAMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMISAHAN WILAYAH (SECESSION) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS KATALONIA

DR IDRIS SH MA - NOVANNISA - SITI NOOR MALIA PUTRI SH LLM

Detail Cantuman XML Detail Cite

SUKSESI NEGARA DALAM KASUS TIMOR TIMUR MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1978 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Huala Adolf, SH., LL.M. - Idris, SH., MA. - Rini Indiyati

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

Idris, SH., MA. - Ietje K. Andries, SH., MH. - Reny Maryani

Detail Cantuman XML Detail Cite

The Settlement of Border Disputes Between Thailand and Combodia Based on Internastional Law and Its Implication for ASEAN

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - Yuwanda Sawangsri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Dr. Hj. Ietje K. Andries, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - M. PRASETYA NURYANTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Andri Wahyudi - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Dr. Idris, SH.,MA. - Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - UMAR MACHMUD SANGADJI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA. - Jean Elvardi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI DOMESTIK (INTERNALLY DISPLSCED PERSONS) AKIBAT SENGKETA BERSENJATA INTERNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI INDONESIA)

Idris, SH., MA. - Irawati Handayani - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM KASUS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDUGA ANGGOTA JAMAAH ISLAMIYAH

Idris, SH., MA. - Ietje K. Andreas, SH., MA. - Wirawan Kartono

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING DALAM KASUS AGUS BUDIMAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PERISTIWA PELEDAKAN WTC DAN PENTAGON MENURUT KONVENSI WINA 1961 DAN 1963 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Huala Adolf, SH., LL.M. - Ida R. Laila - Idris, SH., MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Sektor Domestik Berdasarkan Domestic Worker Convention (No. 189) 2011 Dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Asean Dalam Menghadapi Asean Community 2015

ARINI AZKA MUTHIA - Dr. Idris, SH., MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

Idris, SH., MA. - Juliartha Nugrahaeny Pardede - Rudi M. Rizki, SH., LL.M..

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENOLAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROTOKOL KYOTO TAHUN 1997 DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Ariawan Dwie Putranto - Idris, SH., MA. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TENTARA ANAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS TENTARA ANAK DI SIERRA LEONE)

Emma Noor Malia - Idris, SH., MA. - Rudi M. Rizky, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK HUKUM MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN YANG DILATARBELAKANGIO KEPENTINGAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Dewitya Iriani - Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - Idris, SH., MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GATT/WTO DAN PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASINYA

Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - Idris, SH., MA. - Rini Estu Smara

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

CLARA IGNATIA TOBING - Dr. Idris, S.H., M.A. - Dr. Idris, SH., MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M. Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN BATAS-BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE DIHUBUNGKAN DENGAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Idris, SH., MA - Rd. Achmad Gusman C. S., SH. - Wahyu Gunawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERDAGANGAN KOMODITAS LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC AGREEMENT PARTNERSHIP

DAREL JASUA PUTRA - Dr. Idris, SH.,MA. - R.A Gusman Catur Siswandi, SH.,LL.M.,Ph.d.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKEMBANGAN PRINSIP ESTOPPEL DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN STATUSPULAU PALMAS DI INDONESIA

AINI NURUL IMAN - Dr. Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - Dr. Idris, SH., MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI PENGATURAN KONSERVASI PARI MANTA BIROSTRIS DAN MANTA ALFREDI DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN RFMO

AVIRZAN - DR. IDRIS, SH.,MA - SUPARMAN DIRAPUTRA, SH.LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Status dan Akibat Hukum Stand-By Arrangement dan Letter of Intent IMF dalam Pemberia Pinjaman Kepada Negara Anggota Menurut Hukum Internasional

STATUS HUKUM TAWANAN PERANG DALAM SENGKETA BERSENJATA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DIHUBUNGKAN DENGAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1373 TAHUN 2001

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU (TIONGKOK V. JEPANG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""

STATUS MILISI ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Pengiriman Laskar Jihad dari Indonesia ke Afganistan)

Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945

STUDI KASUS MENGENAI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO OLEH PENGADILAN BELGIA (KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NO. 121 : 14 FEBRUARY 2002 ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MELAWAN KERAJAAN BELGIA)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INTERNASIONAL NO. 112 TANGGAL 2 JUNI 1999 YANG MENOLAK PERKARA ANTARA YUGOSLAVIA DENGAN SPANYOL DALAM KASUS YANG MUNCUL DARI PERISTIWA PENYERANGAN YANG DILAKUKAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA NATO KE YUGOSLAVIA TAN

LEGALITAS PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Regional Berdasarkan Piagam PBB

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Di Laut Timor Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Bagi Hukum Nasional

PEMISAHAN WILAYAH (SECESSION) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS KATALONIA

SUKSESI NEGARA DALAM KASUS TIMOR TIMUR MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1978 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

The Settlement of Border Disputes Between Thailand and Combodia Based on Internastional Law and Its Implication for ASEAN

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI DOMESTIK (INTERNALLY DISPLSCED PERSONS) AKIBAT SENGKETA BERSENJATA INTERNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI INDONESIA)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM KASUS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDUGA ANGGOTA JAMAAH ISLAMIYAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING DALAM KASUS AGUS BUDIMAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PERISTIWA PELEDAKAN WTC DAN PENTAGON MENURUT KONVENSI WINA 1961 DAN 1963 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Sektor Domestik Berdasarkan Domestic Worker Convention (No. 189) 2011 Dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Asean Dalam Menghadapi Asean Community 2015

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENOLAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROTOKOL KYOTO TAHUN 1997 DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TENTARA ANAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS TENTARA ANAK DI SIERRA LEONE)

ASPEK-ASPEK HUKUM MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN YANG DILATARBELAKANGIO KEPENTINGAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GATT/WTO DAN PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASINYA

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

PENETAPAN BATAS-BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE DIHUBUNGKAN DENGAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

PERDAGANGAN KOMODITAS LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC AGREEMENT PARTNERSHIP

PERKEMBANGAN PRINSIP ESTOPPEL DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN STATUSPULAU PALMAS DI INDONESIA

URGENSI PENGATURAN KONSERVASI PARI MANTA BIROSTRIS DAN MANTA ALFREDI DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN RFMO

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi