Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Edra Satmaidi - Prof.Dr. B. Arief Sidharta, SH., MH. - Prof.Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Optimalisasi pemanfaatan tanah bekas hak guna usaha perkebunan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Ida Nurlinda, SH.,MH - Ida Rafni

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan guna angunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing dihubungkan dengan UUPA

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Ida Nurlinda, SH.,MH - Yanti Ifkianti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Delena Handayani - Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DI KAWASAN BANDUNG UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 1 THN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA

NADIA ASTRIANI SH MSI - PROF DR IDA NURLINDA SH MH - ROSIE FERAWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

A. IRANTI WIDOWATI - Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dr. Ali Abdurahman, SH., MH. - Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. - Yulinda Adharani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Girik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah."e"

Ida Nurlinda, SH.,MH. - Lela Mutiara - Tommy Prayogo, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendesi positif dan hubungannya dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Benny Oewes - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Ida Nurlinda, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Sri Hartini Wulandari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerjasama Pengelolaan Antara Pemilik Hak Atas Tanah Dengan Pengembangan Untuk Perumahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - ELIS NURHAYATI - Prof.Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum bagi pengembang perumahan terhadap klaim dari pihak ketiga atas tanah yang dikuasai pengembang dihubungkan dengan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Ida Nurlinda, SH.,MH - Yanny Christiany

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jayapura Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Ayu Mukti Satya - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli suatu Rumah Susun dihubungkan dengan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli suatu rumah susun

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Eti Hernawati - Ida Nurlinda, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom dihubungkan dengan ketentuan konvensi berdasarkan UU No. 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Ida Nurlinda, SH.,MH - Riana Suharyanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

A. ANSHARI RITONGA - Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. - Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmadja, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik kepada Yayasan Darul Hidayah di Kotamadya Bandung dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Jo. No. 28 Tahun 1977

Ida Nurlinda, SH., MH - Muh. Hasan Wargakusumah, SH - Rani Yulianti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Petani Di Propinsi Bengkulu Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

Dr. Ida Nurlinda, SH., MH - Dr. Supraba Sekarwati W, SH., CN - JT. Pareke

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan yuridis persaingan usaha jasa kontruksi pembangunan gedung dalam era pasar bebas

Alverina Adleine - Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pakai Atas Tanah Dihubungkan Dengan UU No. 16 Tahun 1985 Juncto PP No. 40 Tahun 1996

Eddy Ruchiyat, SH - Ida Nurlinda, SH.,MH - Yani Renata Uno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya Ciawi-Singaparna Dalam Rangka Pengambangan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Armi Anggara - Dr. Zainal Muttaqin, SH., MH. - Prof.Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT DI KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. - Galih Permana Sasmita - H. Zul Afdi Ardian, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengasaan tanah oleh perum Perhutani yang secara fisik digarap oleh masyarakat penggarap di Kabupaten Bekasi

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Ida Nurlinda, SH.,MH - Subur

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN KEMANG JAKARTA SELATAN SEBAGAI MODEL KAMPUNG MODERN""ENGATURAN PENGE"

Eva - H. Amiruddin Ahmad Dajaan Imami, SH., MH. - Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 - 2010

H. Amiruddin A. Dajaan Imami, SH., MH. - Ida Nurlinda, SH., MH. - Listyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan Tanah Kavling untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Dikaitkan dengan Penataan Ruang

Dharma Irawan Jenie - Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguasaan dang pengusahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Ida Nurlinda, SH.,MH - Muhammad Nur - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian kemitraan Agribisnis antara petani dengan usaha besar BUMN dan koperasi sebagai sarana untuk membangun usaha mikro,kecil dan menengah yang berdayasaing

DARGA DEDI WIDJAJA - Dr. Hj. Ida Nurlinda, SH.,MH. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian kredit dengan jaminan obyek (BOT) sebagai usaha penyelesaian bangunan

Dr. Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Raffles Daniel

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian pengelolaan apartemen antara penghuni apartemen dengan pengembang sebagai pengelola sementara dihubungkan dengan PP no. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Sri Hendarti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan di Tinjau dari Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

Dr. Nia Kurniati, SH., MH. - Nurus Zaman - Prof.Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Optimalisasi pemanfaatan tanah bekas hak guna usaha perkebunan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan guna angunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing dihubungkan dengan UUPA

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

TINDAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DI KAWASAN BANDUNG UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 1 THN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kedudukan Girik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah."e"

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendesi positif dan hubungannya dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Kerjasama Pengelolaan Antara Pemilik Hak Atas Tanah Dengan Pengembangan Untuk Perumahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Perlindungan hukum bagi pengembang perumahan terhadap klaim dari pihak ketiga atas tanah yang dikuasai pengembang dihubungkan dengan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jayapura Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli suatu Rumah Susun dihubungkan dengan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli suatu rumah susun

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom dihubungkan dengan ketentuan konvensi berdasarkan UU No. 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik kepada Yayasan Darul Hidayah di Kotamadya Bandung dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Jo. No. 28 Tahun 1977

Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Petani Di Propinsi Bengkulu Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

Tinjauan yuridis persaingan usaha jasa kontruksi pembangunan gedung dalam era pasar bebas

Tinjauan Yuridis Terhadap Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pakai Atas Tanah Dihubungkan Dengan UU No. 16 Tahun 1985 Juncto PP No. 40 Tahun 1996

Aspek Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya Ciawi-Singaparna Dalam Rangka Pengambangan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT DI KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Pengasaan tanah oleh perum Perhutani yang secara fisik digarap oleh masyarakat penggarap di Kabupaten Bekasi

PENGATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN KEMANG JAKARTA SELATAN SEBAGAI MODEL KAMPUNG MODERN""ENGATURAN PENGE"

PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 - 2010

Penggunaan Tanah Kavling untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Dikaitkan dengan Penataan Ruang

Penguasaan dang pengusahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Perjanjian kemitraan Agribisnis antara petani dengan usaha besar BUMN dan koperasi sebagai sarana untuk membangun usaha mikro,kecil dan menengah yang berdayasaing

Perjanjian kredit dengan jaminan obyek (BOT) sebagai usaha penyelesaian bangunan

Perjanjian pengelolaan apartemen antara penghuni apartemen dengan pengembang sebagai pengelola sementara dihubungkan dengan PP no. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan di Tinjau dari Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi