Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

ANALISIS YURIDIS DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN. - Ergiansyah Mazani - Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISISI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NO.070PK/PDT.SUS/2009 DALAM RENVOOI PROSES TERHADAP DAFTAR PEMBAGIAN HARTA PAILIT PT. ARTIKA OPTIMA INTI ANTARA KPP PRATAMA TANAH ABANG DUA DENGAN KURATOR PT. ARTIKA OPTIMA INTI DAN BANK

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Dr.Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H. - Setyo Karno Widigdo

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA PAKANSARI DI KABUPATEN BOGOR

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - WULAN YUSSILYA - Yusuf Saepul Zamil, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA NORMALISASI SUNGAI CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Febby Elita Kusumadewi - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

DR. HERNADI AFFANDI,S.H.,M.H - PRAWIRA SUHERMAN SIHOMBING - PROF. DR. HJ. IDA NURLINDA,S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN HAK PENGELOLAAN YANG DIPEGANG OLEH KEMENAKERTRANS DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENANAM MODAL DALAM NEGERI DENGAN TRANSMIGRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDA

Aninda hidayati - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Dr.An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN BERUSAHA PT FREEPORT INDONESIA DALAM HAL PERALIHAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

Dr. Nyulistiowati, S.H.,M.H.,CN. - MICHAEL DARARI - Prof. Dr. Ida nurlinda, S.H.,M.H..

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

Aman Rejeki Limbong - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Nyulistyowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG SEBAGAI SARANA PERAIRAN DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Dhiana - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

ARDI SURYADIN - Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSN SEDERHANA OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERPRES NO. 36 TH 2005 JO. PERPRES NO. 65 TH 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 36 TH 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGA

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Mohammad Irzan Mauluda

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAWASAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERPRES NO. 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN JO PERATURAN KEPALA BPN

CYNTHIA MAHARANI - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Yusuf Saepul Zamil, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan Tanah Kavling Untuk Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Dikaitkan Dengan Penataan Ruang

Dharma Irawan Jenie - Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Fitrie Aryani Rahayu - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H.,M.H - Ida Nurlinda,S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN - Paulus Anugrah H.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN KEMITRAAN AGRIBISNIS ANTARA PETANI DENGAN KOPERASI, USAHA BESAR DAN BUMN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERDAYASAING

DARGA DEDI WIDJAJA - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Prof.Dr.Hj. Djuhaendah Hasan, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK TAMBANG BATUBARA DI KENAGARIAN KOTO LAMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI PERDA SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA JO PERGUB SUMATE

ADITA SYUKMA - Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkembangan Penerapan Program Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD-Pus) Berbasis Kearifan Masyarakat Hk. Adat Menurut Hukum Internasional Dan Imlementasinya Di Indonesia.

Dr. Chay Asdak, M.Sc. - Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Muazzin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.

Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Nurus Zaman - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

ARISANDI RAMADAN - Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Yusuf Saepul Zamil, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - M. Ferdy Ariawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN KAMPAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1000 TENTA

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Yudithia Ajeng Lestari

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK KARYA PT. NEWMONT MINAHASA RAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Dr. Supraba Sekarwaty W., S.H., CN. - Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Rianty Dyah Sitoresmi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Rifaldo

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PINJAM PAKAII KAWASAN HUTAN ANTARA PERUSSAHAAN PERTAMBANGAN (PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK.) DENGAN PEMERINTAH (DEPARTEMEN KEHUTANAN) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.14/MENHUT-II/2006 JUNTO NOMOR : P.6

Agi Fatinggi Iskandar - Hj. Etty Djukardi, S.H., M.H., C.N. - Ida Nurlinda, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK BADAN HUKUM ASAING YANG DILAKUKAN OLEH SHELL OIL COMPANY DALAM PEMASARAN BAHAN BAKAR SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Karal Aditya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

ANALISIS YURIDIS DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

ANALISISI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NO.070PK/PDT.SUS/2009 DALAM RENVOOI PROSES TERHADAP DAFTAR PEMBAGIAN HARTA PAILIT PT. ARTIKA OPTIMA INTI ANTARA KPP PRATAMA TANAH ABANG DUA DENGAN KURATOR PT. ARTIKA OPTIMA INTI DAN BANK

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA PAKANSARI DI KABUPATEN BOGOR

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA NORMALISASI SUNGAI CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

ASPEK HUKUM PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN HAK PENGELOLAAN YANG DIPEGANG OLEH KEMENAKERTRANS DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENANAM MODAL DALAM NEGERI DENGAN TRANSMIGRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDA

ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN BERUSAHA PT FREEPORT INDONESIA DALAM HAL PERALIHAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

DAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG SEBAGAI SARANA PERAIRAN DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSN SEDERHANA OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERPRES NO. 36 TH 2005 JO. PERPRES NO. 65 TH 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 36 TH 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGA

PENGAWASAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERPRES NO. 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN JO PERATURAN KEPALA BPN

Penggunaan Tanah Kavling Untuk Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Dikaitkan Dengan Penataan Ruang

PERAN SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERJANJIAN KEMITRAAN AGRIBISNIS ANTARA PETANI DENGAN KOPERASI, USAHA BESAR DAN BUMN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERDAYASAING

PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK TAMBANG BATUBARA DI KENAGARIAN KOTO LAMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI PERDA SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA JO PERGUB SUMATE

Perkembangan Penerapan Program Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD-Pus) Berbasis Kearifan Masyarakat Hk. Adat Menurut Hukum Internasional Dan Imlementasinya Di Indonesia.

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN KAMPAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1000 TENTA

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK KARYA PT. NEWMONT MINAHASA RAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

TINJAUAN YURIDIS PINJAM PAKAII KAWASAN HUTAN ANTARA PERUSSAHAAN PERTAMBANGAN (PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK.) DENGAN PEMERINTAH (DEPARTEMEN KEHUTANAN) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.14/MENHUT-II/2006 JUNTO NOMOR : P.6

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK BADAN HUKUM ASAING YANG DILAKUKAN OLEH SHELL OIL COMPANY DALAM PEMASARAN BAHAN BAKAR SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi