Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT DI KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSN SEDERHANA OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERPRES NO. 36 TH 2005 JO. PERPRES NO. 65 TH 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 36 TH 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengasaan tanah oleh perum Perhutani yang secara fisik digarap oleh masyarakat penggarap di Kabupaten Bekasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN KEMANG JAKARTA SELATAN SEBAGAI MODEL KAMPUNG MODERN""ENGATURAN PENGE"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 - 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERPRES NO. 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN JO PERATURAN KEPALA BPN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Tanah Kavling Untuk Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Dikaitkan Dengan Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Tanah Kavling untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Dikaitkan dengan Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan dang pengusahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN AGRIBISNIS ANTARA PETANI DENGAN KOPERASI, USAHA BESAR DAN BUMN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERDAYASAING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kemitraan Agribisnis antara petani dengan usaha besar BUMN dan koperasi sebagai sarana untuk membangun usaha mikro,kecil dan menengah yang berdayasaing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kredit dengan jaminan obyek (BOT) sebagai usaha penyelesaian bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK TAMBANG BATUBARA DI KENAGARIAN KOTO LAMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI PERDA SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA JO PERGUB SUMATE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian pengelolaan apartemen antara penghuni apartemen dengan pengembang sebagai pengelola sementara dihubungkan dengan PP no. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Penerapan Program Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD-Pus) Berbasis Kearifan Masyarakat Hk. Adat Menurut Hukum Internasional Dan Imlementasinya Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan di Tinjau dari Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN KAMPAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1000 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kawasan Industri di daerah Tingkat II Kotmadya Cirebon Dalam rangka Penanaman Modal Dihubungkan dengan Keppres RI No.41 tahun 1996 Tentang Kawasan Industri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK KARYA PT. NEWMONT MINAHASA RAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik kepada Yayasan Darul Hidayah di Kotamadya Bandung dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Jo. No. 28 Tahun 1977

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Petani Di Propinsi Bengkulu Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis persaingan usaha jasa kontruksi pembangunan gedung dalam era pasar bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PINJAM PAKAII KAWASAN HUTAN ANTARA PERUSSAHAAN PERTAMBANGAN (PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK.) DENGAN PEMERINTAH (DEPARTEMEN KEHUTANAN) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.14/MENHUT-II/2006 JUNTO NOMOR : P.6

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK BADAN HUKUM ASAING YANG DILAKUKAN OLEH SHELL OIL COMPANY DALAM PEMASARAN BAHAN BAKAR SECARA LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pakai Atas Tanah Dihubungkan Dengan UU No. 16 Tahun 1985 Juncto PP No. 40 Tahun 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Monograf Hukum Agraria : Membangun Puralisme Hukum Dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum Dalam kerangka Unifikasi Hukum Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog