Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DALAM KAITANYA DENGAN PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN LOKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENGUSAHA BUS PERUM DAMRI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DI KAWASAN BANDUNG UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 1 THN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DISEKITAR PT. LAPINDO BRANTAS ATAS TERJADINYA BANJIR LUMPUR PANAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KEGIATAN EKONOMI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERSEBUT TERHADAP PT. LAPINDO BRANTAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WARGA KAPUK MUARA ATAS PENGGUSURAN TANAH UNTUK PROYEK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN, SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMDA DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBIL-ALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI MUSYAWARAH SECARA ADAT DALAM PENENTUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 572 TAHUN 2010 TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGURANGI PENCEMARAN UDARA DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Perikanan Tangkap DIhubungkan Dengan Hak Mengausai Oleh Negara Atas Sumber Daya Kelautan Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DI KAWASAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Girik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah."e"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR SETELAH BERLAKUNYA HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUHTAN ADAT YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ISBATH WAKAF SEBAGAI PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTNAG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK ASING SEBAGAI SUBJEK HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS HAK MENGUASAI DARI NEGARA DAN ASAS NASIONALITAS DALAM UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendesi positif dan hubungannya dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pengelolaan Antara Pemilik Hak Atas Tanah Dengan Pengembangan Untuk Perumahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pengembang perumahan terhadap klaim dari pihak ketiga atas tanah yang dikuasai pengembang dihubungkan dengan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jayapura Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli suatu Rumah Susun dihubungkan dengan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli suatu rumah susun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom dihubungkan dengan ketentuan konvensi berdasarkan UU No. 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERSEJARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NO. IX/MPR/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA CALON PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BUKU TANAHNYA MUSNAH TERKENA BENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PIHAK WARGA DESA (BARAYA TANI) DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DI DESA TARUMAJAYA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH-BADAN USAHA ANTARA PEMERINTAH DKI JAKARTA DENGAN PALYJA DAN AETRA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISISI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NO.070PK/PDT.SUS/2009 DALAM RENVOOI PROSES TERHADAP DAFTAR PEMBAGIAN HARTA PAILIT PT. ARTIKA OPTIMA INTI ANTARA KPP PRATAMA TANAH ABANG DUA DENGAN KURATOR PT. ARTIKA OPTIMA INTI DAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA PAKANSARI DI KABUPATEN BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA NORMALISASI SUNGAI CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya Ciawi-Singaparna Dalam Rangka Pengambangan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN HAK PENGELOLAAN YANG DIPEGANG OLEH KEMENAKERTRANS DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENANAM MODAL DALAM NEGERI DENGAN TRANSMIGRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN BERUSAHA PT FREEPORT INDONESIA DALAM HAL PERALIHAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG SEBAGAI SARANA PERAIRAN DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog