Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURDIS PEMBANGUNAN SIMPANG SUSUN SEMANGGI SEBAGAI DISINSENTIF NON FISKAL DALAM KERANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH MENJADI KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARAWANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENCEGAHAN PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG PANAS BUMI YANG BERDAMPAK PADA KELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH LUMPUR BOR DAN SERBUK BOR PADA PENGEBORAN PANAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR SUNGAI CINAMBO SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENCEMARAN SUNGAI CINAMBO KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA LUBUKLINGGAU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 – 2032

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INSENTIF DAN DISINSENTIF NON FISKAL DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT PERTAMBANGAN DI KAWASAN KARST CITATAH – RAJAMANDALA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIRKOJA (SOROJA) MENURUT PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 jo. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH WAKAF DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PASCA TSUNAMI TAHUN 2004 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA MENGENAI WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGUASAAN SULTAN GROUND DAN PAKU ALAM GROUND DI KESULTANAN YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIASTATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH MILIK MASYARAKAT BEKAS RAMPASAN PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG YANG DI KLAIM OLEH TNI-AU SEBAGAI TANAH NEGARA YANG DIKUASAI TNI-AU DI NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SENGKETA TANAH MERAH DI KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI E-LAW TERHADAP DUGAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN MUNJUL RT.04/RW.01 KECAMATAN CIPAYUNG JAKARTA TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi pemanfaatan tanah bekas hak guna usaha perkebunan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN STUDI KASUS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH TELKOM COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER (TCDC) P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH DAN PERDA KOTA BANDUNG NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG 2011-2031

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan guna angunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing dihubungkan dengan UUPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DALAM KAITANYA DENGAN PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN LOKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENGUSAHA BUS PERUM DAMRI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DI KAWASAN BANDUNG UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 1 THN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DISEKITAR PT. LAPINDO BRANTAS ATAS TERJADINYA BANJIR LUMPUR PANAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KEGIATAN EKONOMI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERSEBUT TERHADAP PT. LAPINDO BRANTAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WARGA KAPUK MUARA ATAS PENGGUSURAN TANAH UNTUK PROYEK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN, SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMDA DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBIL-ALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI MUSYAWARAH SECARA ADAT DALAM PENENTUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 572 TAHUN 2010 TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGURANGI PENCEMARAN UDARA DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Perikanan Tangkap DIhubungkan Dengan Hak Mengausai Oleh Negara Atas Sumber Daya Kelautan Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DI KAWASAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Girik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah."e"

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog