Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UMAR PATEK ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

I. Tajudin, S.H., M.H - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H - Zaky Arqam

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ALTERINA HOFAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK

I. Tajudin, S.H. - Rio TAmpati - Somawidjaja, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAGUS PERMADI TERHADAP HW TENTANG PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE COC (CLASH OF CLAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H. - RIZKI ANDRIANTO HARIJADI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP GINANDJAR KARTASASMITA (PERWIRA AKTIF) DALAM HAL DUGAAN KORUPSI EXOR I BALONGAN (TAHUN 1988) DIKAITKAN DENGAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT KARENA DALUWARSA

A.H. Dedy Gadzali, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H. - Taufik Akbar

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP FRANSISCA YOFIE

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H. - ROBBI GUNTARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA ALBERTUS FELEMON SOMA TERHADAP KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Ronaldo S. Hamonangan Sihombing

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MELALUI PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TH 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - I Tajudin,S.H. - Wardoyo

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

Burhanudin Abdul Gani Sutisna - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI ALAT BUKTI PENGADILAN PIDANA ATAS KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

I. Tajudin, S.H. - Muh. Alvinda Yudhi Utama - Somawijaya, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN HAKIM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG)

Alnoan Sirait - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TAWURAN ANTAR PELAJAR SLTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. Tajudin,S.H.,M.H. - TANIA PUSPITASARI - Yesmil Anwar,S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DIHUBUNGKIAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Frank Citra - I. Tajudin, S.H. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP AKSI BALAPAN LIAR DIKALANGAN REMAJA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. Tajudin, S.H.,M.H. - RAINER YUDHISTIRA NAMPE - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

I. Tajudin, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - Septri Andri Mangara Tua

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS SALAH SASARAN PENEMBAKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

I. Tajudin, S.H.,M.H. - M. SATRIA JAGRATARA - Somawidjaya, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Didasarkan Pasal yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor

FERINDYA FERDIANSYAH - I. Tajudin, S.H., M.H. - Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN RI YANG DILAKUKAN OLEH DR. EGGI SUDJANA, SH.,M.Si. DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 013-022/PUU-IV/2006

Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H. - Syarif Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

I. Tajudin, S.H.,M.H. - Romi Pauzi - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MAPLRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

I. Tajudin, S.H.,M.H. - Romi Pauzi - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PEGAWAI PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Dr. Sigid Suseno, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H. - R. Rreza. Benrika

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN ANARKI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKI

Adipati Permana Parawatha - I. Tajudin, S.H., M.H. - Somawidjaya, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGEDAR NARKOBA (DRUG TRAFFICKERS) MELALUI SISTEM PENYELENGGARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ADITYA INDRAJATI - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M.,it.Law - I. Tajudin, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PERSAMAAM PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Eka Mulya Permana - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Eka Mulya Permana - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN DOPING DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Framareta Insani - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYIDIKAN DENGAN CARA PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBENTUK SUAP DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Feryandi - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET BERUPA FORMALIN DAN BORAKS PADA MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TH 1996 TENTANG PANGAN

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H. - Lincol B.T. Gurning

Detail Cantuman XML Detail Cite

YURUDIKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM ELECTRONIC COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( UNDANG-UNDANG ITE )

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. - Eka Triana Silaban - I. Tajudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UMAR PATEK ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ALTERINA HOFAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAGUS PERMADI TERHADAP HW TENTANG PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE COC (CLASH OF CLAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP GINANDJAR KARTASASMITA (PERWIRA AKTIF) DALAM HAL DUGAAN KORUPSI EXOR I BALONGAN (TAHUN 1988) DIKAITKAN DENGAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT KARENA DALUWARSA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP FRANSISCA YOFIE

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA ALBERTUS FELEMON SOMA TERHADAP KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MELALUI PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TH 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI ALAT BUKTI PENGADILAN PIDANA ATAS KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN HAKIM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG)

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TAWURAN ANTAR PELAJAR SLTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DIHUBUNGKIAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP AKSI BALAPAN LIAR DIKALANGAN REMAJA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS SALAH SASARAN PENEMBAKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Didasarkan Pasal yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN RI YANG DILAKUKAN OLEH DR. EGGI SUDJANA, SH.,M.Si. DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 013-022/PUU-IV/2006

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MAPLRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

ANALISIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PEGAWAI PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

ANALISIS PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN ANARKI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKI

ASPEK HUKUM PENGEDAR NARKOBA (DRUG TRAFFICKERS) MELALUI SISTEM PENYELENGGARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PENERAPAN PERSAMAAM PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

PENERAPAN PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

PENGGUNAAN DOPING DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PENYIDIKAN DENGAN CARA PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBENTUK SUAP DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET BERUPA FORMALIN DAN BORAKS PADA MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TH 1996 TENTANG PANGAN

YURUDIKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM ELECTRONIC COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( UNDANG-UNDANG ITE )

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi