Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2743 K/ Pid.Sus/ 2010 TENTANG PIDANA BERSYARAT TERHADAP TERDAKWA AWI RANATA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 365K/ PID / 2012, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI Cs. ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIS OPERASI CITO SESARIA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SISKA MAKATEY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEYAKINAN HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 183 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. MENGENAI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DENGAN TERDAKWA HOTASI NABABAN SEBAGAI MANTAN DIREKTUR PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERETA REL LISTRIK 1156 YANG DIDUGA DISEBABKAN OLEH KELALAIAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN YANG BERAKIBAT LUKA-LUKA PADA PENUMPANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum dan Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA TAJAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 101 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI ALAT ANGKUT YANG DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA YANG BERITINDAK BAIK DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG TERKAIT PERMOHONAN PEMINDAHAN TEMPAT PEMERIKSAAN PERSIDANGAN OLEH TERSANGKA MUHTADI ASNUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UMAR PATEK ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN HASIL SUAP OLEH BADAN PENGURUS HARIAN GEREJA HKBP DEPOK II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ALTERINA HOFAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAGUS PERMADI TERHADAP HW TENTANG PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE COC (CLASH OF CLAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP GINANDJAR KARTASASMITA (PERWIRA AKTIF) DALAM HAL DUGAAN KORUPSI EXOR I BALONGAN (TAHUN 1988) DIKAITKAN DENGAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT KARENA DALUWARSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP FRANSISCA YOFIE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KEMATIAN HOLLY ANGELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA ALBERTUS FELEMON SOMA TERHADAP KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MELALUI PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TH 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DLM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI ALAT BUKTI PENGADILAN PIDANA ATAS KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MAPLRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PEGAWAI PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN ANARKI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGEDAR NARKOBA (DRUG TRAFFICKERS) MELALUI SISTEM PENYELENGGARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERSAMAAM PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Restorative Justice dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta oleh DIT Reskrimsus POLDA JABAR Dihubungkan dengan UU No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 8 Th 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOPING DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN DENGAN CARA PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBENTUK SUAP DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET BERUPA FORMALIN DAN BORAKS PADA MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TH 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN HAKIM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TAWURAN ANTAR PELAJAR SLTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DIHUBUNGKIAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP AKSI BALAPAN LIAR DIKALANGAN REMAJA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI ATAS SALAH SASARAN PENEMBAKAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Didasarkan Pasal yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN RI YANG DILAKUKAN OLEH DR. EGGI SUDJANA, SH.,M.Si. DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 013-022/PUU-IV/2006

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog