Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Ateng Syafrudin - Bagir Manan - I Gede Pantja Astawa - Muhammad Fauzan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Nasional Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Dikaitkan Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Violetta Simatupang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Restrukturisasi Daerah Otonom Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Imam Santoso - Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

Azmi - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (Alm) - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Mediasi Sebagai Sarana Alternatif Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Ahmad Kholidin - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalalhi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

Mexsasai Indra - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konstruksi Yuridis Kekuasaan Tanggung Jawab Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Ahmad Wali - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S,H., M.H. - Prof. Dr. Sukanto Satoto. S.H., M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Uu Nurul Huda

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia

Cecep Dudi Mukhlis Sabigin - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakkan Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Murhadi - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H. S.U. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Prof. Dr. Hj. WIratni Ahmadi. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Teuku Abdurahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Muja'hidah - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Abdul Wahid Masru - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Rildo Ananda Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Teori Fiksi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia.

Achmad Jaka Santosa - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Asep Bambang Hermanto - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Pertumbuhan Demokrasi dan Jalannya Pemerintahan Di Daerah.

Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., S.H., M.S. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Suharizal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Nasrudin - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Kemas Alfaribi - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Industri Perikanan Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Ramlan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Investasi Yang Kondusif Dalam Rangka Mencapai Negara Kesejahteraan.

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Nuradi - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mohamad Nurul Huda Dwi Santoso - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Iskatrinah - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dalam Perspektif Kebijakan Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Usman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diskresi Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Batasannya Dengan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dikategorikan Tindak Pidan Korupsi.

Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Yopie Morya Immanuel Patiro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Dalam Hukum Lingkungan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Helmi - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.

Dadang Epi Sukarsa - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bambang Sugiono - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (Alm) - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. - Hasnah Aziz - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Politik Hukum Nasional Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Dikaitkan Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.

Restrukturisasi Daerah Otonom Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

Konsep Mediasi Sebagai Sarana Alternatif Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

Konstruksi Yuridis Kekuasaan Tanggung Jawab Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia

Penegakkan Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Implementasi Teori Fiksi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia.

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Pertumbuhan Demokrasi dan Jalannya Pemerintahan Di Daerah.

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Industri Perikanan Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Investasi Yang Kondusif Dalam Rangka Mencapai Negara Kesejahteraan.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dalam Perspektif Kebijakan Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Diskresi Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Batasannya Dengan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dikategorikan Tindak Pidan Korupsi.

Penerapan Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Dalam Hukum Lingkungan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Pengembalian Keputusan Di Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila.

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi