Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Politik hukum pemekaran daerah kabupaten dalam kaitannya dengan tujuan otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004

Anne ajria desta - Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Anne ajria desta - Dr. Ali Abdurahman, SH., MH. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH - Sonyendah Retnaningsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Posisi yuridis kepala desa dalam pendaftaran tanah secara sproradik setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Johny B. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, SH., MH. - Usman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Mexsasai Indra - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH - Zulkarnaen

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembatasan Luas Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Perumahan Diperkotaan Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH - Yani Pujiwati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemulihan dan perlindungan hak atas tanah dan Bangunan sebagai salah satu aset negara yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak

Atti Novyany - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencegahan Dan Penangkalan Dalam Perspektif Hak Atas Kebebasan Bergerak Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Bilal Dewansyah - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH. - Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M. Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penentuan Tentang Kepastian Hukum Terhadap Status Dan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Pulau Batam Dilihat Dari Perspektif Kewenangan (Antara Badan Pengusahaan Batam Dengan Pemerintah Daerah Kota Batam).

Dr. Supraba Sekarwati W, SH., CN - Muhammad Sapta Murti - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab negara atas hak anak jalanan untuk memperoleh pendidikan dikaitkan dengan UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak dan UU no. 39 tahun 1999 ttg hak asasi manusia

Lies Sulistiani, SH., MH - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH - Rizka Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Negara Menjamin Dan Melindungi Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Berdasarkan UUD 1945

Budiyono - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,MH. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

AYI VIVANANDA - AYI VIVANANDA HADIARSO - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof.Dr.I. Gde. Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tata Hubungan Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH - Hendar Ristiawan - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM JUDISIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Rd. Ahadiat A M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Firdaus - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Daerah Otonom Baru Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik Dalam Perspektif Uu Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

H.M Busrizalti - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH (Alm) - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Abdy Yuhana - Dr. Indra Perwira, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDINESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

Abdy Yuhana - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M S.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan sistem Demokrasi di Indonesia

Dr. Agus Kusnadi,sH., MH. - HENDRA SUJANA - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia Dan Prospeknya Dimasa Datang

Berna Sudjana Ermaya - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan pelaksanaan pungsi majelis rakyat papua (MRP)dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi papua

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH. - Safiudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau dari Independensi Kekuasaan Kehakiman

H. MARBAWI H. SYAKBAN - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah Dan Konsekuensinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Inna Junaenah - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSAMAAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ETNIS TIONGHOA MELALUI PENGHAPUSAN SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H - Hernadi Affandi, S.H. - Syaifrizalinoor

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Ketahanan Pangan Dalam Era Globalisasi Menuju Perwujudan Negara Kesejahteraan.

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M - Gadis Ranti - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Iskatrinah - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaruh Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Tertib Hukum Di Indonesia.

Aan Eko Widiarto - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Kembali Mengenai Prosedur Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

H. Agus Takariawan - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan permukiman di kawasan lindung resapan air dalam penataan ruang kawasan Bandung Utara dihubungkan dengan UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

H. Amiruddin A. Dajaan Imami, SH., MH - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH - Rd. Muh. Fauwaz Diradja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Abu Sanmas - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNSUR SISTEMATIS DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Nallom Kurniawan - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjadja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Urgensi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Dilingkungan Pemerintahan Daerah Dilihat Dari Lingkup Tugas Dan Wewenangnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH - Supriadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi