Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi Internasional dan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia Dikaitkan dengan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pilihan Hukum dalam Perjanjian Perlintasan Pipa Darat Antar Kontraktor Kontrak Kerja sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Hukum Perdata Internasional (studi kasus terhadap Negosiasi Klausula Hukum yang mengatu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukumm Pancasila Dalam Kepemilikan Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Melalui Akuisisi Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Kejahatan Kebencian (Hate Crimes) Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP RETALIASI DALAM GATT/WTO DAN PENGARUHNYA DALAM DUNIA PERDAGANGAN INTERNASIONAL NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Standarisasi Barang dan Jasa Menurut Undang2 No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan Dibandingkan dengan Agreement on Technical Barrier To Trade Dihubungkan dengan Hambatan Teknis Perdagangan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INTERNASIONAL NO. 112 TANGGAL 2 JUNI 1999 YANG MENOLAK PERKARA ANTARA YUGOSLAVIA DENGAN SPANYOL DALAM KASUS YANG MUNCUL DARI PERISTIWA PENYERANGAN YANG DILAKUKAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA NATO KE YUGOSLAVIA TAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL (SWISS) BERDASARKAN PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL TENTANG PERKARA ANTARA KARAHA BODAS COMPANY, L.L.C.V. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA DAN LAINNYA TANGGAL 18 DESEMBER 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG PERMINYAKAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHIN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mediasi Pengadilan Sebagai Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TENTANG PRAKTIK TRANSFER PRICING DIHUBUNGKAN DENGAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KASUS NO. 023/PDT.G/PN.JKT.PST. MENGENAI KEPEMILIKAN MEREK TERKENAL YVES SAINT LAURENT ANTARA YVES SAINT LAURENT COUTERE MELAWAN PT AVAN SEMESTA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing Anak Perusahaan Multinasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Commercial Presence Dalam Gats/WTO dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Rebus Sic Staintibus dalam Rangka Pengembangan Hukum Perjanjian Indonesia (kajian terhadap putusan pengadilan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUKSESI NEGARA DALAM KASUS TIMOR TIMUR MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1978 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PENAHANAN WARGA NEGARA ASING MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER DIHUBUNGKAN DENGAN SUPREMACY CLAUSE DALAM KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT (KASUS MEKSIKO VS AMERIKA SERIKAT TAHUN 2003)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional Dan Prakteknya Di Beberapa Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Perjanjian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Kepailitan yang terdapat Klausul Arbitrase menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PROFIT MARGIN PRODUK SERAT SINTETIS YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI UNI EROPA DIKAITKAN DENGAN REGULASI ANTIDUMPING UNI EROPA TERHADAP EKSPOR PRODUK SERAT SINTETIS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Diberlakukannya Iran - Libya Sanctions Act Oleh Amerika Serikat Dalam kaitannya Dengan Perluasan Yurisdiksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Potensi Ekspropriasi Akibat Implementasi Pembatasan Kepemilikan Saham asing Yang diatur Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Hortikultura

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dibidang Investasi Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009 Dalam Rangka Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN Dan Implikasinya Terhadap Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Rules of Origin Indonesia Dengan Ketentuan Rules of Origin Asean Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Community

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Impilikasi Pencabutan Keppres Nomor 42/1996 Dengan Keppres Nomor 20/1998 Terhadap Gugatan Jepang Atas Indonesia Melalui World Trade Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Internasionalisasi Kota Yerusalem Sebagai Corpus Separatum Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 (II) Tanggal 29 November 1947 Sebagai Upaya Penyelesaian sengketa Internasional Israeil-Palestina Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Koperasi Sebagi Mitra perusahaan Patungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Keuangan Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ekonomi Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang Disebarluaskan melalui Media Internet Dihubungkan dengan Trips-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING DALAM KASUS AGUS BUDIMAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PERISTIWA PELEDAKAN WTC DAN PENTAGON MENURUT KONVENSI WINA 1961 DAN 1963 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERKENAL DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN TRIPS DAN UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SERTA IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanam Modal Asing atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Konvensi Miga (Convention Establishing The Multilataral Invesment Guarant

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanaman Modal Asing Atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal Oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Konvensi Miga (Convention Establishing The Multilateral Invesment Guara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGAMANAN TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT GENERAL USAGE FOR DIGITALLY ENSURED COMMERCE VERSION II TAHUN 2001 (GUIDE II) DARI INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) DAN PROSPEK IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kontraktual Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E. Commerce.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ICSID (INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES) SEBAGAI LEMBAGA ARBITRASE DA;LAM SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Daftar Negatif Investasi Bagi Penanaman Modal Asing Di Indonesia Di Bidang Perkebunan Kelapa Wasit Dikaitkan Dengan Prinsip - Prinsip Gatt/Wto

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2002 TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SAHAM PT INDOSAT Tbk. MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA (STT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis terhadap PRINSIP NON INTERFERENCE ASEAN dihubungkan dengan Konflik di Kamboja dan Penundaan Kamboja menjadi Anggota ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP UNCITRAL MODEL LAW ON E-COMMERCE DAN UNCITRAL MODEL LAW ON E-SIGNATURE TERHADAP TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRISIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI UPAYA MEMPEROLEH WILAYAH SEBAGAI DASAR KLAIM KEDAULATAN TERITORIAL DALAM SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaruh Pelaksanaan Article 2.6 Agreement On Implementation Of Article VI Of Gatt 1994 (The Like Product) Terhadap Ekspor Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dikaitkan Dengan Kedaulatan Sumber Daya Mineral Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laut Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog