Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KONTRAK JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN INCOTERMS 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN MENURUTHUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION OLEH ASEAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA MENURUT KONVENSI ROTTERDAM 1998 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASRKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN ASET KEPADA PIHAK KETIGA DAN PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUPERTANKER PERTAMINA KEPADA FRONTLINE DIKAITKAN DENGAN PUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMANAN SELAT MALAKA-SINGAPURA SEBAGAI SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA TEPI ( LITTORAL STATES )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANTI-DUMPING MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (KASUS TINDAKAN ANTI-DUMPING UNI EROPA TERHADAP PRODUK RING BINDER DAN 3,5 MICRODISK ASAL INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES / WTO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRADE RESTRICTION DALAM MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS (MEAs) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEJARAN DAN PENANGKAPAN KAPAL ASING PENGANGKUT SENJATA NUKLIR DI WILAYAH LAUT TERITORIAL SUATU NEGARA OLEH KAPAL PERANG NEGARA KETIGA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING BAGI PRODUK KERTAS INDONESIA OLEH KOREA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGANN PENGATURAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan Kewajiban Kepabean Terhadap Transmisi Eletronik Dalam Kerangka Hukum WTO.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUSAN KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) MENUJU LIBERALISASI SEKTOR TPT DALAM WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hukum Negara-Negara Asean dan Perbandingannya Dengan Hukum Regional di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Medik Akibat Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESEIAN SENGKETA BISNIS PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESEIAN SENGKETA PULAU DOKDO/TAKESHIMA ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran Preventif dan Represif Intelejen Yustisial Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Serta Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Atas Asas Misrepresentasi Terhadap Pembatalan Perjanjian Carter Atas Waktu Dikaitkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Maritim Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA DALAM PROSES PENGAKHIRAN TAMBANG (MIE CLOSURE) DI PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog