Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMERINTAH DAERAH ACEH DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PASCA MOU RI-GAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN KESERAGAMAN SISTEM PROSEDUR KEPABEAN BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DIKAITKAN DENGAN THE WORLD'S CUSTOMS ORGANIZZATIONS HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Kontrak Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Asal Barang Indonesia Dengan Rules Of Origin For The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Economic Free Trade Area Dalam Rangka Menciptakan Perdagangan Yang Transparan Menuju Masyarakat Ekon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 SEBAGAI TINDAKAN EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu sya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA YANG MELIBATKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON AGRICULTURE DALAM KERANGKA WTO TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA BERKEMBANG KHUSUSNYA INDONESIA MENGENAI PENGENAAN TARIF DAN PEMBERIAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON PRESHIPMENT INSPECTION DALAM KERANGKA WTO TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN PRESHIPMENT INSPECTION DALAM SISTEM KEPABEAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Bagi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERUBAHAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA TERDAHAP KONTRAK KARYA MENURUT INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT) 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KERANGKA GATS/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI ASING DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS-KASUS PENGEBOMAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukm Atas Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN AFFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) DALAM KONTEKS INTEGRASI EKONOMI DAN DAMPAK BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan Ekonomi Negara Atas Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundangan Di Bidang Pertambangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PENUNJUKAN (LETTER OF APPOINTMENT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DIKAITKAN DENGAN KONTRAK INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA (HOST COUNTRY) BAGI INVESTOR ASING MELALUI PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN BATAS-BATAS WILAYAH NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA: STUDI KASUS BENCANA ALAM TSUNAMI ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BERLAKUNYA UNITED STATES PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT 2002 (BIOTERRORISM ACT) DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INTERNATIONAL STANDARD FOR PHYTOSANITARY MEASURES 15 (ISPM 15): GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN TUMBUHAN DAN KEGIATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA EKSPOR PRODUK KEMASAN KAYU IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIKAITKAN DENGAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS KARAHA BODAS LLC MELAWAN PERTAMINA DAN PT. PLN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (EXPORT SALES CONTRACT) YANG DIBUAT OLEH PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRIES DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN CISG 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TENTANG KEBIJAKAN KOREA SELATAN MENGENAKAN ANTI DUMPING TERHADAP PRODUK KERTAS IMPOR DARI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN TINDAKAN SAFEGUARD (PENGAMANAN) KEPADA INDONESIA OLEH INDIA TERHADAP PRODUK MINYAK NABATI (VEGETABLES OIL) TERMASUK MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH (CRUDE PALM OIL) PADA TAHUN 2002 DIKAITKAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN BEA MASUK IMBALAN (COUNTERVAILING DUTY) MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN GATT/WTO DIKAITKAN DENGAN KASUS SOFTWOOD LUMBER TRADE DISPUTE ANTARA A.S DENGAN KANADA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESEIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (ICSID) PADA KASUS ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN CEMEX ASIA HOLDINGS LTD.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL ATAS BARANG HASIL PELANGGARAN PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/WORLD TRADE ORGANIZATION (TRIP/WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI BERLAKUNYA KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF GATT 1994 (ANTI DUMPING CODE 1994) TERHADAP KETENTUAN HUKUM ANTI DUMPING INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MODEL HUKUM UNCITRAL TENTANG TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI PENGIRIMAN DANA LINTAS NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENERBITAN OBLIGASI KONVERSI OLEH PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( DALAM KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog