Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA (HOST COUNTRY) BAGI INVESTOR ASING MELALUI PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING BERDASARKAN FAIR AND EQUITABLE TREATMENT STANDARD YANG TERDAPAT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT FREEPORT SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (MULTINATIONAL CORPORATION) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN BATAS-BATAS WILAYAH NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA: STUDI KASUS BENCANA ALAM TSUNAMI ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BERLAKUNYA UNITED STATES PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT 2002 (BIOTERRORISM ACT) DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INTERNATIONAL STANDARD FOR PHYTOSANITARY MEASURES 15 (ISPM 15): GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING MATERIAL TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN TUMBUHAN DAN KEGIATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA EKSPOR PRODUK KEMASAN KAYU IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIKAITKAN DENGAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS KARAHA BODAS LLC MELAWAN PERTAMINA DAN PT. PLN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL (EXPORT SALES CONTRACT) YANG DIBUAT OLEH PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRIES DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN CISG 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TENTANG KEBIJAKAN KOREA SELATAN MENGENAKAN ANTI DUMPING TERHADAP PRODUK KERTAS IMPOR DARI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN TINDAKAN SAFEGUARD (PENGAMANAN) KEPADA INDONESIA OLEH INDIA TERHADAP PRODUK MINYAK NABATI (VEGETABLES OIL) TERMASUK MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH (CRUDE PALM OIL) PADA TAHUN 2002 DIKAITKAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN BEA MASUK IMBALAN (COUNTERVAILING DUTY) MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN GATT/WTO DIKAITKAN DENGAN KASUS SOFTWOOD LUMBER TRADE DISPUTE ANTARA A.S DENGAN KANADA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESEIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (ICSID) PADA KASUS ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN CEMEX ASIA HOLDINGS LTD.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL ATAS BARANG HASIL PELANGGARAN PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/WORLD TRADE ORGANIZATION (TRIP/WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI BERLAKUNYA KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF GATT 1994 (ANTI DUMPING CODE 1994) TERHADAP KETENTUAN HUKUM ANTI DUMPING INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MODEL HUKUM UNCITRAL TENTANG TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI PENGIRIMAN DANA LINTAS NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENERBITAN OBLIGASI KONVERSI OLEH PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( DALAM KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSPEK KEPEMILIKAN ASET-ASET INDONESIA DI TIMOR LESTE DALAM KAINTANNYA DENGAN SUKSESI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS THE BIOTERRORISM ACT OF 2002 TERHADAP EKSPOR HASIL PERTANIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Online Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Terciptanya Perbankan Yang Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN WILAYAH NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asepk Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Era Perdagangan Bebas Dikaitkan Dengan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Dalam Kerangka ACFTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LIBERALISASI MASUKNYA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN GENERAL AGREEMENT IN TRADE AND SERVICES (GATS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI-TAIWAN 1995 DIHUBUNGKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Sertifikasi Keandalan (TRUSTMARK) Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Dibandingkan Dengan Peraturan Trustmasrk Dibeberapa Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TRIM's GATT/WTO DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI MEKANISME MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS MENGENAI DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN SAFEGUARDS DI INDONESIA SESUAI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2002 SERTA KAITANNYA DENGAN GATT DAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM INVESTASI SEKTOR USAHA BIDANG NON MIGAS DI DAERAH JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DALAM MENGHADAPI AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION OLEH ASEAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA MENURUT KONVENSI ROTTERDAM 1998 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASRKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN ASET KEPADA PIHAK KETIGA DAN PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUPERTANKER PERTAMINA KEPADA FRONTLINE DIKAITKAN DENGAN PUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMANAN SELAT MALAKA-SINGAPURA SEBAGAI SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA TEPI ( LITTORAL STATES )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANTI-DUMPING MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (KASUS TINDAKAN ANTI-DUMPING UNI EROPA TERHADAP PRODUK RING BINDER DAN 3,5 MICRODISK ASAL INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES / WTO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog