Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA WTO TERKAIT PENERAPAN PERATURAN TINDAKAN PENGAMANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SAFEGUARD WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGEJARAN SEKETIKA YAN G MELEWATI BATAS WILAYAH LAUT TIGA NEGARA (INDONESIA, MALAYSIA, FILIPINA) DIKAITKAN DENGAN KASUS PENYANDERAAN OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (edisi revisi)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT KHUSUSNYA MENGENAI INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT BERDASARKAN CHAPTER 9 TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI PERADILAN ARBITRASE DALAM PENGABULAN PERMINTAAN JAMINAN ATAS BIAYA-BIAYA (SECURITY FOR COSTS) SEBAGAI BENTUK PUTUSAN SELA BERDASARKAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI BREXIT TERHADAP EUROPEAN UNION – REPUBLIC OF KOREA FREE TRADE AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) DALAM GATT/WTO DAN KEBIJAKAN GSP UNI EROPA SERTA PELAKSANAANNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Keadilan Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Kelautan-Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BENEFIT SHARING) DALAM PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN AKSES DDAN TRANSFER MIKROBA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA (STUDI KASUS : FLU BURUNG DAN VAKSIN H5N1)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengaturan Perdagangan Internasional Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI (PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION) DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK MINORITAS (THE RIGHTS OF MINORITIES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ASLI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PERDAGANGAN DALAM GATT/WTO DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SERTA KESIAPAN PERANGKAT HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI CARA-CARA MEMPEROLEH HAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI DI LANDAS KONTINEN DAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF SEBAGAI DASAR KLAIM HAK BERDAULAT NEGARA DAN PENERAPANYA DALAM SENGKETA DI AMBALAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RULES OF ORIGIN DALAM KERANGKA FTA (FREE TRADING AGREEMENT) ASEAN DAN JEPANG DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN ESKPOR IMPOR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Energi Tak Terbarukan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Menuju Tercapainya Kesejahteraan Rakyat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER PADA PERKARA KEPEMILIKAN NAMA DOMAIN ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISERS COOPERATIVE Ltd. v. INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KEPUTUSAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE NO 90 6 NOVEMBER 2003 MENGENAI ANJUNGAN MINYAK (OIL PLATFORM) ANTARA REPUBLIK ISLAM IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) MELAWAN AMERIKA SERIKAT (UNITED STATES OF AMERICA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PENYELESEIAN SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN YANG DIDALAMNYA TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE BERKAITAN DENGAN PUTUSAN MA REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/N/1999 ANTARA PT ENINDO DAN KELOMPOK T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN ADVISORY OPINION MAHKAMAH INTERNASIONAL TANGGAL 9 JULI 2004 GENERAL LIST NO. 131 MENGENAI KONSEKUENSI HUKUM PEMBANGUNAN TEMBOK ISRAEL DI WILAYAH PENDUDUKAN PALESTINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI IRAK PADA ERA REZIM SADDAM HUSSEIN DAN IMPLEMENTASI KSK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENETUKAN SAFEGUARD MEASURES ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU (PROCLAMATION NO.7529 - TO FASCILITATE POSITIVE ADJUSTMENT TO COMPETITION OF CERTAIN STEEL PRODUCTS, 5 MARET 2002), DIKAITKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MODE PELAYANAN JASA COMMERCIAL PRESENCE DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT DALAM KERANGKA GATS-WTO DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PILOTAGE DI SELAT MALAKA DALAM UPAYA KESELAMATAN PELAYARAN INTERNASIONAL BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PUTUSAN ONLINE ARBITRATION DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN THE NEW YORK CONVENTION OF THE RECOGNITION AND ENFORCMENT ON FOREIGN ARBITRAL AWARDS 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN BEA MASUK IMBALAN (COUNTERVAILING DUTY) BERDASARKAN KETENTUAN GATT/WTO DAN SCM AGREEMENT (KASUS IMPOR KERTAS POLOS BERPELAPIS ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN DAN IMPLIKASI ONLINE ARBITRATION YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENENTUAN LEGALITAS SANKSI EKONOMI UNILATERAL BERDASARKAN HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN SANKSI EKONOMI UNILATERAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP REPUBLIK IRAN PERIODE 2006- 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ATURAN COMPETITIVE NEED LIMIT (CNL) DALAM KERANGKA SKEMA FASILITAS GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI PRODUK BAN DARI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FAKTOR SUMBER DAYA ALAM DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LISENSI YKCI TERHADAP PERLINDUNGAN LAGU-LAGU YANG DISIARKAN DI RADIO SWASTA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMERINTAH DAERAH ACEH DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PASCA MOU RI-GAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN KESERAGAMAN SISTEM PROSEDUR KEPABEAN BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DIKAITKAN DENGAN THE WORLD'S CUSTOMS ORGANIZZATIONS HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Kontrak Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Asal Barang Indonesia Dengan Rules Of Origin For The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Economic Free Trade Area Dalam Rangka Menciptakan Perdagangan Yang Transparan Menuju Masyarakat Ekon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 SEBAGAI TINDAKAN EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu sya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA YANG MELIBATKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON AGRICULTURE DALAM KERANGKA WTO TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA BERKEMBANG KHUSUSNYA INDONESIA MENGENAI PENGENAAN TARIF DAN PEMBERIAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON PRESHIPMENT INSPECTION DALAM KERANGKA WTO TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN PRESHIPMENT INSPECTION DALAM SISTEM KEPABEAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Bagi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog