Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

HAK MEWARISI ANAK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE CATATAN SIPIL DIHUBUNGKAN KE CATATAN SISPIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Fatmie Utari Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H. - Rizka Megayanti Rustandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Arif Budiman - Hj. Eidy Sandra, S.H., M.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT JAYAPURA (NAFRI) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1983

Ayu Mukti Satya - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI BAHAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Yayu Rohaya, S.H. - Juliana - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN SISTEM KERJA KONTRAK PADA PRAKTIK OUTSOURCING TANPA MENGGUNAKAN METERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Hj. Yayu Rohaya, S.H. - Kartika Rahmawati Dewi - Rr. Janti Surjanti, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA AIR BERSIH DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA

Asrini Medianti - Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Isi Perjanjiannya Diubah Oleh Penyewa Dikaitkan Dengan KUHPerdata Dan PP No. 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Fadilah Purnamasari - Hj. Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFRENCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

Beru Zeandia Hasibuan - Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA UTARA DENGAN JAMINAN PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PENANGGUNGAN UTANG DALAM KUHPerdata DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKA

Dian Febrianti - Hj. Yayu Rohaya, S.H. - Sri Dewi Anggraeni, S.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010

Agustian Suarni - Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKAWINAN KEDUA TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Asih Baktiasih, S.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H. - R. Dwi Tiara Lestari

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN

Deden Kusumah - Hj. Sonny D. Judiasih, S.H.,M.H. - Hj. Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

HAK MEWARISI ANAK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE CATATAN SIPIL DIHUBUNGKAN KE CATATAN SISPIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT JAYAPURA (NAFRI) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1983

KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI BAHAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN SISTEM KERJA KONTRAK PADA PRAKTIK OUTSOURCING TANPA MENGGUNAKAN METERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA AIR BERSIH DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Isi Perjanjiannya Diubah Oleh Penyewa Dikaitkan Dengan KUHPerdata Dan PP No. 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFRENCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA UTARA DENGAN JAMINAN PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PENANGGUNGAN UTANG DALAM KUHPerdata DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKA

PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010

PERKAWINAN KEDUA TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi