Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STATUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PANTAI DAN PESISIR YANG DIJADIKAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH PELANTAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alya Maesha - DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - Dr. H. Amirudin Dajaan Imami, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSI INDONESIA DIKATIKAN DENGAN UU NO 18 THN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI JUNCTO UU NO 30 THN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

ARTAJI SH MH - DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - LAURA PRISSILIA GINTING

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Betty Rubiati, SH., MH. - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - Lucyana Dhikasandy

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH. - RD. SOFIE YUSMIRA OKTANE WIRANAGARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BETTY RUBIATI, SH.,MH. - DR,HJ,YANI PUJIWATI, SH.,MH. - FATIMA ZAHRA KANNES

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Dede Tien Fatimah - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - RYAN CAESAR JANITRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Dr. Hernadi Affandi, SH., LL.M. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - YULIANA FRANSISKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH YANG DIBUAT SEBELUM MEMILIKI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN BELUM ADA KETERBANGUNAN PERUMAHAN

DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - NDHIKA UNGGUL SATRIAWAN - PUPUNG FAISAH SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ajudikasi berbasis masyarakat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ditinjau dari PP no. 2 tahun 2007

Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Yuriantho Irawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis hukum tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada karyawan rumah sakit

Dr.Hj. Tenne Rustini Wiriaatmadja, SH.,MH - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Yokeu Adi Nursahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis terhadap rangkap jabatan camat sebagai Kepala Kecamatan dan selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara dalam kajian PP No. 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Isep Rahmayadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek yuridis hak pengelolaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan daerah industri Pulau Batam dalam kerangka Keputusan Mendagri No. 43 tahun 1977

Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Prof.Dr.H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH - Rudi Purba

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGALIHAN FUNGSI SEBAGAI RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA BOGOR MENJADI BARBER SHOP DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NO 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - RAKA ANDHITO B - RR YANTI SUJANTI SH MS

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

BETTY RUBIATI SH MH - DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - SHARA BI LALIANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - HJ MULYANI DJAKARIA SH MH - RIZKI DWI INSANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

ANDI ERNIWATI GAFFAR - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, SH., MH., CN - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tuntutan pekerja untuk mendapatkan pembayaran upah melalui permohonan kepailitan perusahaan dalam kajian UU no. 2 tahun 2004 ttg penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU no. 37 tahun 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

Akhmad Habriand - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STATUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PANTAI DAN PESISIR YANG DIJADIKAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH PELANTAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSI INDONESIA DIKATIKAN DENGAN UU NO 18 THN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI JUNCTO UU NO 30 THN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENCATATAN BUKU TANAH TERKAIT GUGATAN PIHAK KETIGA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH YANG DIBUAT SEBELUM MEMILIKI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN BELUM ADA KETERBANGUNAN PERUMAHAN

Ajudikasi berbasis masyarakat pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ditinjau dari PP no. 2 tahun 2007

Analisis hukum tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada karyawan rumah sakit

Analisis terhadap rangkap jabatan camat sebagai Kepala Kecamatan dan selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara dalam kajian PP No. 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah

Aspek yuridis hak pengelolaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan daerah industri Pulau Batam dalam kerangka Keputusan Mendagri No. 43 tahun 1977

PENGALIHAN FUNGSI SEBAGAI RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA BOGOR MENJADI BARBER SHOP DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NO 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

PENJUALAN RUMAH DINAS PROV JAWA BARAT KEPADA PENGHUNI DITINJAU DARU UU NO 1 THN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 40 THN 1994 JUNTO PERATURAN PEMERINTAH NO 31 THN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NO 40 THN

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

Tuntutan pekerja untuk mendapatkan pembayaran upah melalui permohonan kepailitan perusahaan dalam kajian UU no. 2 tahun 2004 ttg penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU no. 37 tahun 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi