Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 PK/TUN/2001, TANGGAL 29 MEI 2002 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH KASUS GELORA PANCASILA SURABAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANAH DENGAN BUKTI GIRIK SEBAGAI JAMINAN DALAM PRAKTIK KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) TERHADAP PENDAFTARAN TANAH WAKAF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM KEGAGALAN BANGUNAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ASO KARSO SEBAGAI PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEE DARMAWAN DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENGEMBALIAN ASET SITAAN TANAH MILIK PT. MADONA KEPADA LIOE NAM KHIONG OLEH KEJAKSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DESA SUKAMULYA KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TERHADAP PENGAMBIL ALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA PAKSA OLEH TNI - AU LANUD ATANG SANJAYA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT SUMATRA JAYA AGRO LESTARI BERDASARKAN PERKARA PERDATA NO. 146/PDT.G/2012/PN.PDG TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT TIDAR KERINCI AGUNG ATAS PENUTUPAN LAHAN HAK GUNA USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS BESARNYA PENETAPAN PENGGANTIAN NILAI BUMI DAN BANGUNAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 12 TH 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP RUNTUHNYA BANGUNAN APARTEMEN AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN PENGGUNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI JAMINAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA DALAM HAL ADANYA KEGIATAN USAHA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN FUNGSI HUNIAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PENSIUNAN TNI BESERTA KELUARGANYA TERHADAP PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DAN IBU PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PURNAWIRAWAN DAN/ATAU WARAKAWURI TNI AD TERHADAP HAK KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DETASEMEN INTEL KODAM JAYAKARTA CIBUBUR DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN KASAD NO. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI DESA JATIKARYA KECAMATAN PONDOK GEDE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA RAWA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH TIMBUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERGANTI KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM ATAS DUALISME SISTEM KEPEMILIKAN TANAH KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH SITA JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DEVELOPER PERUMAHAN UNTUK MEMBANGUN FASILITAS SOSIAL (FASOS) DAN FASILITAS UMUM (FASUM) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 JO PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 1987 (STUDY KASUS PADA PERUMAHAN GRAHA MEDIA MUSTIKA DENGAN DEVELOPER P.T. PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA CACAT DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. TELKOM DIVRE III DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN TANAH ADAT OLEH PT. ASIATIC PERSADA UNTUK PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA JO UNDANG-NDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DITINJAU DARI UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA YANG DIJADIKAN AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI VIETNAM DI PULAU GALANG KEPULAUAN RIAU PADA TAHUN 1979-1996 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1951 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT TELKOM DIKAITKAN DENGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 64 DAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KARENA STATUS PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG -UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH DI KAWASAN SEKITAR GASIBU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH BERSERTIFIKAT DALAM HAL TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KAUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJ PEMENUHAN SARAN PERUMAHAN BKM 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NO. Diajukan untuk memenuhi Sarjana NGJAWABAN DEVELOPER TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA DALAM MEMBANGUN BKM DITINJAU DARI UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT NAGARI GUGUAK MALALO YANG SEBELUMNYA HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1026 K/PDT/2010 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN ........ 1997 TENTANG PENDAFTARAN T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK TERHADAP RUMAH SEDERHANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA Jo KEPUTUSAN MENTERI NEGAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Jo. KEPUTUSAN ME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENDANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog