Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI DAN IZIN PENGADILAN AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA PADA HARTA BERSAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN TANAH SECARA LISAN SEBELUM DILAKSANAKAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT YANG MENGALAMI PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL SETELAH PEMBAYARAN DOWN PAYMENT DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGHAPUSAN PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DALAM WUJUD PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENGAKSES KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNORAFI DALAM MEDIA INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT AKSES ANAK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEAMANAN, PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2 00 2 TENTA NG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL YANG TELAH MEMILIKI ANAK KANDUNG LEBIH DARI SATU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR UNTUK MEMPEROLEH PENGASUHAN DI PANTI SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, STUDI KASUS DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT TEH PAI" DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974"TATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT "TEH PAI" DALAM PROSESI PERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 16 K/AG/2010 TENTANG HAK MEWARIS ISTRI NON MUSLIM DARI SUAMI YANG BERAGAMA ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TENDER PENJUALAN SAHAM PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK. BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 03 K/KPPU/2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 47/KPPU-L/20008 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 04/KPPU-L/2005 MENGENAI LELANG GULA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 05/KPPU-L/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. CAMILA INTERNUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 21/KPPU-L/2005 TENTANG DISKRIMINASI DISTRIBUSI GAS OLEH PT. PERTAMINA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN UMKM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP POLA KEMITRAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA WARIS YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN PADA PERKAWINAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINA YAYASAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 PUU-VIII TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TATACARA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG MERUPAKAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERBEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK INGKAR SUAMI TERHADAP KEABSAHAN SEORANG ANAK SERTA AKIBATNYA TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HAL WARIS BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK LGBT (LESBI, GAY, BISEKSUAL, TRANSEKSUAL) TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS SEORANG SUAMI YANG DUBERI MARGA TERHADAP HARTA WARISAN SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA PUSAKA RENDAH YANG DIANGGAP HARTA PUSAKA TINGGI DAN DIKUASAI SECARA PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB PT. LION MENTARI AIRLINES TERHADAP PENUMPANG YANG KEHILANGAN BAGASI BERDASARKAN PUTUSAN BPSK NO.12/PUT/ARBITRASE X/2011 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENERBANGAN DAN PERMENHUB NO.77 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP GUGATAN PT. INTERNATIONAL PHOTO SUPPLIES (IPS) MELAWAN PT. MODERN PHOTO Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DI KAWASAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN WANITA HAMIL (NIKAH HAMIL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK SERTA HARTA PERKAWINAN AKIBAT BERAKHIRNYA NIKAH MUT'AH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP AKIBAT PEMBERIAN VAKSINASI DALAM PROGRAM IMUNISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SUAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN BUHUN DI KAMPUNG CIPAKU DESA PAKUTANDANG TERKAIT PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT NGABUJANG DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA BERUPA DEPOSITO PADA PERKARA PERDATA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN RITEL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN PEMENANG LELANG PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PADA INSTANSI PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog