Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN PADA MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PENGATURAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK SEBAGAI SARANA MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA ERA BIG DATA DIHUBUNGKAN DENGAN KEGIATAN PEMBOBOLAN DATA ( DATA BREACH ) BERDASARKAN UU NO . 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN ASIANA AIRLINES TERHADAP MENINGGALNYA PENUMPANG AKIBAT TERLINDAS KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN (SAN FRANSISCO FIRE DEPARTEMENT) DIKAITKAN DENGAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHASA DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PENGADAAN SATELIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. DENGAN JSC ISS-RESHETNEV COMPANY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BAGI BELGIA DALAM PERKARA INTERPRESTASI DARI KONVENSI LUGANO 1988 (KASUS BELGIA v. SWISS, MAHKAMAH INTERNASIONAL, 2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PERDAGANGAN DALAM GATT/WTO DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKOMENDASI HUKUM BAGI UNI EROPA TERHADAP PEMBERLAKUAN FEED IN TARIFF PROGRAM (FIT PROGRAM) DI PROVINSI ONTARIO OLEH KANADA SEBAGAI QUANTITATIVE REGULATIONS MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENETUKAN SAFEGUARD MEASURES ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU (PROCLAMATION NO.7529 - TO FASCILITATE POSITIVE ADJUSTMENT TO COMPETITION OF CERTAIN STEEL PRODUCTS, 5 MARET 2002), DIKAITKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADI KEADAAN SULIT (HARDSHIP) BERDASARKAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN KONTRAK OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAS KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL OLEH PENJUAL BERDASARKAN KONVENSI PBB MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UNCISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRIPS SERTA AKIBAT YANG DAPAT TIMBUL BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN BIAYA GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PIHAK PEMBELI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG OLEH PIHAK PENJUAL DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CREATIVE COMMONS LICENSES DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK EKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH UNTUK PATEN OBAT BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP TINDAKAN PENOLAKAN PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UURI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI (DAMAGES) DIKARENAKAN OLEH UNSUR HARDSHIP DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DAN PRAKTIKNYA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FASILITAS CALL FORWARDING PADA TELEPON SELULER BERBASIS CDMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYELENGGARA TELEPON SELULER BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TERHADAP PERDAGANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Carter Kapal (Charter Party) yang Diinkorporasikan Ke Dalam Konosemen (Bill of Lading) Dikaitkan Dengan New York Convention 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Amandemen 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PRODUK IMPOR YANG TERKONTAMINASI RADIASI NUKLIR JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPS) DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LOAN AGREEMENTS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan Dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM DATA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN INTERNATIONAL CONTRACTS 2005 DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DAN INFORMASI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTIK TRANSAKSI LINDUNG NILAI KURS DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 01/POJK-07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM DOHA DEVELOPMENT AGENDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBLOKIRAN AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) DI WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT MENURUT CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING TAHUN 1990 DARI COMMISSION MARITIME INTERNATIONAL (CMI) DAN ANTISIPASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK MARKETPLACE TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG BARANGNYA TIDAK SAMPAI PADA KONSUMEN DIKAITKAN UNDANG û UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVACY RIGHTS ON PERSONAL DATA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT SEBAGAI BENTUK KONTRAK KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAYANAN MOBILE BANKING DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANGûUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 142.050-143.525 Mhz OLEH RAIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERKAIT HAK SIAR LIGA INGGRIS YANG DIMILIKI ASTRO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN PADA LOW COST CARRIER (LCC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH PENGGUNAAN UMBRELLA CLAUSE TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ANTARA PENANAM MODAL DAN NEGARA PENERIMA MODAL DIKAITKAN DENGAN KONVENSI ICSID DAN PENGGUNAANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog