Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA ASLI DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Siti Hedianty - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONSEKUENSI PENGINGKARAN SEORANG AYAH TERHADAP STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINANNYA YANG SAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM, UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA

Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Yayu Rochaya, S.H. - Riska Putri Heryani

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONTRAK EKLUSIF ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Anita Afriana, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H., CN. - Indah Anggraeni

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

DAVIAN FERDIANTO MANDIRI - Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. - Hj. Sherly M.I Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KPERCAYAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Fahmi Rizal Ramdani - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Prof.Dr.H.R. Otje Salman, S. S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Waris Anak Perempuan Pada Keraton Kasepuhan Cirebon Dikaitkan dengan Hukum Adat Dan Hukum Islam

Abdullah Rachman Kurniawan - Djanuardi, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I Slamet, S.H.,M.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Andryadi - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAWIN KONTRAK DI WILAYAH PUNCAK BOGOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Aditya Wardhana - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Diani Maulani - Djanuardi, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERUPA AKTA OTENTIK DENGAN KLAUSUL MEGELUARKAN AHLI WARIS UTAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA DENGAN KUH PERDATA

Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN - Ratna Indriati - Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

Bima Rio Febrianus - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP AKIBAT PEMBERIAN VAKSINASI DALAM PROGRAM IMUNISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Pratitha Listu Lokahita

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Gita Santika Amalia - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. yayu Rochaya,S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DONOR ASI MELALUI BANK ASI TERKAIT STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Hazar Kusmayanti, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Humaira Silmi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIDAHULUI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DIDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Eva Anastasia Reyne - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H., M.H., CN. - Hj. Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI KECAMATAN LELES KABUPATEN DATI II GARUT DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM PEWARISAN ADAT SUNDA

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Nidi Marchilia

Detail Cantuman XML Detail Cite

ADOPSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARIS ANAK JALANAN DENGAN STATUS ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H - Febriska Maskarina - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PROSES INSEMINASI BUATAN DONOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Angga Perkasa - Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ALASAN PERCERAIAN KARENA SUAMI BERPINDAH AGAMA (MURTAD) DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISTIF

Djanuardi, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN - Nurike Rozavianty Zakaria

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI RUMAH SINGGAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK-ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H,M.H.,CN. - Nadiawaty Faisal

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HAK ISTRI SERTA ANAK YANG DICERAIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Feby Mahendra Stiawan - Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - TAMIE SITI FATIMAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGA N HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN POLOGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANGNG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPOLASI HUKUM ISLAM

Egia Rizky Priangga - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Cantika Dian Firstiana - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA ASLI DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

KONSEKUENSI PENGINGKARAN SEORANG AYAH TERHADAP STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINANNYA YANG SAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM, UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA

KONTRAK EKLUSIF ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KPERCAYAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Waris Anak Perempuan Pada Keraton Kasepuhan Cirebon Dikaitkan dengan Hukum Adat Dan Hukum Islam

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

KAWIN KONTRAK DI WILAYAH PUNCAK BOGOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERUPA AKTA OTENTIK DENGAN KLAUSUL MEGELUARKAN AHLI WARIS UTAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA DENGAN KUH PERDATA

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP AKIBAT PEMBERIAN VAKSINASI DALAM PROGRAM IMUNISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DONOR ASI MELALUI BANK ASI TERKAIT STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIDAHULUI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DIDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI KECAMATAN LELES KABUPATEN DATI II GARUT DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM PEWARISAN ADAT SUNDA

ADOPSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARIS ANAK JALANAN DENGAN STATUS ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PROSES INSEMINASI BUATAN DONOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

ALASAN PERCERAIAN KARENA SUAMI BERPINDAH AGAMA (MURTAD) DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISTIF

EKSISTENSI RUMAH SINGGAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK-ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HAK ISTRI SERTA ANAK YANG DICERAIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERLINDUNGA N HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN POLOGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANGNG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPOLASI HUKUM ISLAM

PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi