Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG ANAK

Hj. Asih Bektiasih, S.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Riani Wulandari

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS WARIS ANAK LI'AN DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN WARIS PAD BURGERLIJKWETBOEK (BW0

Citra Maulana Asri Tamzil - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Prof.Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1148/Pdt.G/2008.PA.Bdg TENTANG HAK ISTERI ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN. - Hj. Yayu Rochaya, S.H. - Lidya Rahmawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Anita Afriana, S.H., M.H. - Annisa Rahmah - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ADOPSI UNTUK MEMILIH WALI ORANG TUA YANG BERCERAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Fatmie Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Rhea Kartikasari K.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCABUTAN KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hj. Sherly M. I, Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Santi Noviana

Detail Cantuman XML Detail Cite

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN. - Muttaqin

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISAHKANNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN ISLAM LIBERAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dr. Hj, Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Hasbi Habibullah - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dita Ayu Purwaningsih - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GIZI BURUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

CINDY DEWI MEILANI - Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DEWI RATIH KUMALASARI - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Hj. Eidy Sandra, S.H., M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN. - Mona Pratiwi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. - Eni Sugiarti - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

AHMAD IKHSAN PRATAMA - Djanuardi, S.H., M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI-BALI

DIMAS RAPANTA ARISEDA - Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN. - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN. - I Made Pramasetia

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA MUSISI INDEPENDEN DENGAN PERUSAHAAN REKAMAN/LABEL MAYOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Agus Suwandono, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - MOHAMMAD GARIN MAULANUSUJUD

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KARENA STATUS PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG -UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet S.H., M.H., CN. - Dr. Hj. Yani Pujiwati S.H., M.H. - VALIA AUDINA HELMIKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Tirza Mega Praditta

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN U

Hj. Sherly M. I. Slamet., S.H.,M.H.,CN. - Hj. Yayu Rochaya, S.H. - Vita Isti Setiani

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON-MUSLIM MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 / TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 386 K/AG/1995

hj. Djuarni Witarsa,S.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Yogi Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA MENGENAI PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING

Dr. Sri Sunarni Sunarto, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Nila Siti Yunazar

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGANGKATAN ANAK DARI ADIK KANDUNG OLEH KAKAK KANDUNGNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NO. 211/PDT/P/2010/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERA

Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Yayu Rochaya, S.H. - Malita Ghaisani Suherman

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGANGKATAN ANAK MENURUT ADAT LAMPUNG PEPADUN DIKECAMATAN MENGGALA LAMPUNG TIMUR DI HUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Hj. Djuarni Witarsa, S.H. - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - R.Dicky Ariyo Hamangkurat

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

ASKY FITRAYONA - Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT TERPISAH DI INDONESIA DARI PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H - VEGA NIDIA A

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG ANAK

STATUS WARIS ANAK LI'AN DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN WARIS PAD BURGERLIJKWETBOEK (BW0

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1148/Pdt.G/2008.PA.Bdg TENTANG HAK ISTERI ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

PEERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ADOPSI UNTUK MEMILIH WALI ORANG TUA YANG BERCERAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PENCABUTAN KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISAHKANNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN ISLAM LIBERAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GIZI BURUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI-BALI

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA MUSISI INDEPENDEN DENGAN PERUSAHAAN REKAMAN/LABEL MAYOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KARENA STATUS PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG -UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN U

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON-MUSLIM MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 / TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 386 K/AG/1995

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA MENGENAI PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING

PENGANGKATAN ANAK DARI ADIK KANDUNG OLEH KAKAK KANDUNGNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NO. 211/PDT/P/2010/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERA

PENGANGKATAN ANAK MENURUT ADAT LAMPUNG PEPADUN DIKECAMATAN MENGGALA LAMPUNG TIMUR DI HUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT TERPISAH DI INDONESIA DARI PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi