Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

POLIGAMI DITINJAUN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Davina Oktivana - Hj. Asih Bakti Asih, S.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 388 K/AG/1994 TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Adrian E Rompies, S.H.,BBA. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Tessi Santikadewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DAN KEMENAKAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT MINANGKABAU

Bambang Daru Bugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Rachmi Pratiwi

Detail Cantuman XML Detail Cite

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

DHUHA AZWARI P - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., CN. - Hj. Fatmi Utarie Nasution S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

AHMAD FIKRY KHAWARIZMI - Dr. Hj. Sonny Dewi Djudiasih, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Wisnu Rahadian

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PATRICIA SEBAGAI ISTRI DARI RENDRA ( SUAMI ) YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SIRRI DENGAN DIAN RETNO YANG DISERTAI TINDAKAN PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., CN. - Merlyn Margaretha Lasut

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN ELIN SALAM YANG DIKUASAI OLEH ANAKNYA (SENJAYA SALAM) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Devi Damayanti - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Niar Juniar Riawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Dea Deriani - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS JANDA DI KAMPUNG NAGA (GARUT) DALAM KERANGKA HUKUM WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Dipta Dwimarti - Hj. Djuarni Witarsa, S.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., CN. - MARSHA FRIEDA ESTER LUMBAN TOBING

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERBEDA JENIS KELAMIN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK (PATRILINEAL) DAN DAYAK SIMPANG (MATRILINEAL)

Dr. Hj. Sonny Dewi Yudiasih, S.H., M.H., CN. - ESTUNING DWI PAMINTHA - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Betty Rubiati, S.H., M.H. - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H. CN - NIYOGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Lies Sulistiani, S.H.,M.H. - Wenny Octariani

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKSSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Ando Patuan Sianipar - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DAN IBU PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

AYU DEMMY KARINTA - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

ANDRO RIZKY TAPON - Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN AGUNAN UTANG DALAM FENOMENA PARUMAEN DI LOSUNG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - THEODORE MANURUNG

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMEGANG AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI (PPJB) DAN KWITANSI PEMBAYARAN DALAM HAL KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG (DEVELOPER) YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILI

AMANI FIDELLA - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS HAK CIPTA SINEMTOGRAFI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM ANTARA STASIUN TELEVISI DAN RUMAH PRODUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., CN. - Mahendra Dwi Sakti Prasetya

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 841 K/PDT/2012 MENGENAI HAK WARIS WARGA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., CN - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. - MUHAMMAD REZA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 4000.K/PDT/1989 TANGGAL 15 JANUARI 1994 TENTANG HIBAH WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT

Dian Maryani Sardini - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU SASAK NUSA TENGGARA BARAT TERKAIT PELANGGARAN ADAT MERARIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Dian Tirani Suci - Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BENTUK PERKAWINAN NGEROROD MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HHUKUM ISLAM

Djanuardi, S.H.,M.H. - Fajar Insan Nugraha - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS SISTEM AHLI WARIS KERATON CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PEPAKEM CIREBON

Dayat Hidayat - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

POLIGAMI DITINJAUN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 388 K/AG/1994 TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DAN KEMENAKAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT MINANGKABAU

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PATRICIA SEBAGAI ISTRI DARI RENDRA ( SUAMI ) YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SIRRI DENGAN DIAN RETNO YANG DISERTAI TINDAKAN PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN ELIN SALAM YANG DIKUASAI OLEH ANAKNYA (SENJAYA SALAM) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

HAK WARIS JANDA DI KAMPUNG NAGA (GARUT) DALAM KERANGKA HUKUM WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERBEDA JENIS KELAMIN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK (PATRILINEAL) DAN DAYAK SIMPANG (MATRILINEAL)

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKSSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DAN IBU PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN AGUNAN UTANG DALAM FENOMENA PARUMAEN DI LOSUNG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMEGANG AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI (PPJB) DAN KWITANSI PEMBAYARAN DALAM HAL KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG (DEVELOPER) YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILI

PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS HAK CIPTA SINEMTOGRAFI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM ANTARA STASIUN TELEVISI DAN RUMAH PRODUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 841 K/PDT/2012 MENGENAI HAK WARIS WARGA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 4000.K/PDT/1989 TANGGAL 15 JANUARI 1994 TENTANG HIBAH WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU SASAK NUSA TENGGARA BARAT TERKAIT PELANGGARAN ADAT MERARIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

BENTUK PERKAWINAN NGEROROD MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HHUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS SISTEM AHLI WARIS KERATON CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PEPAKEM CIREBON

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi