Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN NADZIR YANG MENYEWAKAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN (SYIQAQ) PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAMDIKAITKAN DENGAN PERMA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KASUS AHLI WARIS NON MUSLIM YANG MENDAPATKAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51.K/AG/1999)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423 K/AG/2009 MENGENAI PUTUSAN NEBIS IN IDEM ATAS GUGATAN HAK PEMELIHARAAN ANAK ANTARA NI MADE LIANA DEFIANTI DENGAN PERY PERYADI AKIBAT PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD) BE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DARI PERJANJIAN BAKU DALAM PENYAMBUNGAN LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN AKAD PELENGKAP DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA KEPENTINGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI POLA SYARIAH DITINJAU DARI UU NO. 21 TH 2008 TTG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA FITUR TELEPON RUMAH YANG DIPASANG SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT (L/c) MELALUI PRINSIP PEMBIAYAAN AL WAKALAH BANK SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFRENCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EABSAHAN PERKAWINAN AYAH TIRI DENGAN ANAK TIRI (MUSYAHARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN LIBOR SEBAGAI NISBAH BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI PERBANKAN SYARIAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DSN NOMOR 91/DSNMUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP BANK MANDIRI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM IKLAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KESEHATAN DI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENRAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MENURUT HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN UTANG YANG DISALURKAN OLEH BANK SYARIAH KEPADA NASABAH PENGUSAHA SEKTOR USAHA KECIL YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM USAHANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN RUU KUHP 1999-2000 SERTA TITIK TAUTNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM HAL HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KUHP, RUU KUHP 2004-2005 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN KARENA SUAMI HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI POLA KEMITRAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN MISYAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK BERHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU No. 7 TAHN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK MEMILIH PERWALIAN (HADHANAH) DALAM HAL ORANG TUANYA BERCERAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDNAG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENAGIHAN KARTU PEMBIAYAAN MACET DI BANK X SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN BISNIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 19974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM AKIBAT PENYANGKALAN AGAMA DARI PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KKOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217 K/AG/1998, TENTANG PUTUSAN SELA PENG-ITSBAT-AN NIKAH ANTARA Ny. SULIATI BINTI SALI DAN SUNARNO BIN SAWUT DI TENGAH PROSES GUGATAN PERCERAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI AKIBAT HUKUM GUGATAN CERAI TALAK DARI SUAMI BERDASARKAN SIGHAT TAKLIK TALAK TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH BATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 213 K/A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 342 K/AG/2000 TENTANG HIBAH HARTA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 368.K/AG/1995 TANGGAL 16 JULI 1998 TENTANG HARTA WARISAN DARI SEORANG PEWARIS ISLAM YANG MEMPUNYAI ANAK MUSLIM DAN NON MUSLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 295 K/AG/2000 TERHADAP KASUS PERCERAIAN YANG MENUNTUT NAFKAH MADLIYAH ANTARA ANY MARSUDI BIN HARJO SUWITO DENGAN SUNANTI BINTI MAWARDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 231/PDT.G/2011/PN.JKT PST TENTANG KASUS TUAN RIDWAN SUMANTRI MELAWAN PT LION MENTARI AIRLINES TENTANG PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG CACAT OLEH MASKAPAI PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR:354 K/AG/1998 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUN YURIDIS MENGENAI KARTU DEBET PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WAKAF TUNAI DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI SKEMA QARDLU HASAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog