Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI/ANAK DARI PERCERAIAN ISTERI NUSYUZ DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (PERCERAIAN INDRAYANA BIDWY (BOPAK) DAN PUTRI MAYANGSARI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK WNI YANG DIADOPSI OLEH WNA YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA SETELAH ADANYA PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL MEMEERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA WARIS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX (SDB) PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN POLIGAMI DENGAN LEBIH DARI 4 (EMPAT) ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAS KAWIN (MAHAR) YANG BELUM DI BAYAR PADA SAAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH PADA BII (SYARIAH) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARI'AH BAGI USAHA KECIL OLEH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU PEMBIAYAAN BERPRINSIP SYARIAH (HASANAH CARD) OLEH PT. BANK 46 SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEBAMBANGAN (KAWIN LARI) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. ATAS PENGGUNAAN PULSA TELEPON OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN LEASING DAN AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BI-TAMLIK MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH )KHES) DALAM PEMBIAYAAN PESAWAT TERBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK ASURANSI SYARIAH HASIL KERJASAMA ANTARA PT. ALLIANZLIFE INDONESIA BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WEWENANG UNTUK MEMBATALKAN AKAD MURABAHAH YANG BERTENTANGAN DENGAN FATWA MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN NADZIR YANG MENYEWAKAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN (SYIQAQ) PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAMDIKAITKAN DENGAN PERMA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KASUS AHLI WARIS NON MUSLIM YANG MENDAPATKAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51.K/AG/1999)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423 K/AG/2009 MENGENAI PUTUSAN NEBIS IN IDEM ATAS GUGATAN HAK PEMELIHARAAN ANAK ANTARA NI MADE LIANA DEFIANTI DENGAN PERY PERYADI AKIBAT PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD) BE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DARI PERJANJIAN BAKU DALAM PENYAMBUNGAN LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN AKAD PELENGKAP DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA KEPENTINGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH BANK SYARIAH KEPADA KOPERASI POLA SYARIAH DITINJAU DARI UU NO. 21 TH 2008 TTG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA FITUR TELEPON RUMAH YANG DIPASANG SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT (L/c) MELALUI PRINSIP PEMBIAYAAN AL WAKALAH BANK SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFRENCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EABSAHAN PERKAWINAN AYAH TIRI DENGAN ANAK TIRI (MUSYAHARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN LIBOR SEBAGAI NISBAH BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI PERBANKAN SYARIAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DSN NOMOR 91/DSNMUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP BANK MANDIRI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM IKLAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KESEHATAN DI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENRAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MENURUT HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN UTANG YANG DISALURKAN OLEH BANK SYARIAH KEPADA NASABAH PENGUSAHA SEKTOR USAHA KECIL YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM USAHANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN RUU KUHP 1999-2000 SERTA TITIK TAUTNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM HAL HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KUHP, RUU KUHP 2004-2005 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN KARENA SUAMI HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI POLA KEMITRAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN MISYAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK BERHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU No. 7 TAHN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK MEMILIH PERWALIAN (HADHANAH) DALAM HAL ORANG TUANYA BERCERAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDNAG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog