Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA FITUR TELEPON RUMAH YANG DIPASANG SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT (L/c) MELALUI PRINSIP PEMBIAYAAN AL WAKALAH BANK SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFRENCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EABSAHAN PERKAWINAN AYAH TIRI DENGAN ANAK TIRI (MUSYAHARAH) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN LIBOR SEBAGAI NISBAH BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI PERBANKAN SYARIAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DSN NOMOR 91/DSNMUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP BANK MANDIRI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOKTER SEBAGAI TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL DALAM IKLAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KESEHATAN DI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENRAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MENURUT HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN UTANG YANG DISALURKAN OLEH BANK SYARIAH KEPADA NASABAH PENGUSAHA SEKTOR USAHA KECIL YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM USAHANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN RUU KUHP 1999-2000 SERTA TITIK TAUTNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM HAL HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KUHP, RUU KUHP 2004-2005 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN KARENA SUAMI HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI POLA KEMITRAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN MISYAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK BERHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU No. 7 TAHN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK MEMILIH PERWALIAN (HADHANAH) DALAM HAL ORANG TUANYA BERCERAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDNAG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TES HYMEN PRA PERKAWINAN BAGI CALON ISTERI ANGGOTA TNI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DILUSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN CURANG YANG DILAKUKAN PIHAK LAIN TERHADAP MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG BERAGAMA ISLAM DARI AYAHNYA YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING YANG KEMBALI MENGANUT AGAMA ASALNYA DALAM KAWIN KONTRAK YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS KEPERDATAAN SESEORANG YANG TELAH BERGANTI KELAMIN DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN HAJI MEMPERGUNAKAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN UNDANG-UNDANG HAJI DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEWARISAN BAGI ANAK SEPERSUSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL DI INDRAMAYU MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)""TINJAUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL DI INDRAMAYU MENURUT HUKUM ISL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD IJARAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISAHKANNYA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN ISLAM LIBERAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) PENGADILAN AGAMA DALAM MENGEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH ANTARA PT.BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN CV.ANDIN FURNITURE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN HAK OPSI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WASIAT YANG MEMBERIKAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI YANG MENGHILANGKAN HAK AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI GANTI RUGI (TA'WIDH) TERHADAP KERUGIAN YANG AKAN TERJADI KARENA ADANYA PELUANG YANG HILANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TRANSGENIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP KONSUMEN DENGAN MASUKNYA MAKANAN IMPOR DARI NEGARA CINA TANPA SERTIFIKASI HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DI PERUMAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PER

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog