Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN DALAM PRODUK PANGAN (BERAS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena informasi yang menyesatkan dalam perdangangan secara elektronik (electronic commerce) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 11

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM ASURANSI DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASURANSI KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN (ASKESKIN) DALAM HAL TERJADINYA TUNGGAKAN KLAIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. ASABRI TERHADAP MANTAN DIREKSI BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA HENRY LEO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PENGHAMBATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG PD PASAR TOHAGA TERHADAP TOKO ANANDA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN (SURETY BOND) OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBUKAAN STANDBY L/ DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN ASURANSI HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN HAJI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FASILITAS CALL FORWARDING PADA TELEPON SELULER BERBASIS CDMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYELENGGARA TELEPON SELULER BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DALAM HAL DEBITOR PAILIT MENGAJUKAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITOR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBATALAN KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS YANG MEMEGANG HAK TANGGUNGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS DUPLIKASI AKTA PENDIRIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS TINDAKAN SPIN OFF SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERALIHAN ASET PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PENJAMIN (GUARANTOR) BERKAITAN DENGAN PERSONAL GUARANTIEE ATAU CORPORATE GUARANTEE DALAM PERKARA KEPAILITAN DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP TRANSAKSI SHORT SELLING MENURUT PERATURAN BURSA EFEK NO II-H DAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO V.D.6 DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DARI BANK UMUM BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENYERAHAN PIUTANG DARI KREDITOR AWAL )PT BANK TABUNGAN NEGARA) KEPADA SPECIAL PURPOSE VEHICLE (PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAN) DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DAN DAMPAKNYA BAGI PARA INVESTOR PEMEGANG EFEK BERAGUN ASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM ASURANSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL) DENGAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN HITAM TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI TERHADAP KEGIATAN FACTORING UNTUK ANTISIPASI DEBITOR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KUALITAS PRODUK PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MENGENAI PENAMBAHAN MODAL DASAR TANPA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN KEABSAHAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. PERTAMINA TBK DAN IMPLEMENTASINYA DI MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP JASA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UBER DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEANGGOTAAN WAJIB PADA KOPERASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PIALANG BERJANGKA PADA TRANSAKSI INDEKS MARGIN DALAM KONTRAK BERJANGKA BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK OLEH PT KPEI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN EFEK DAN INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAI KREDITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI FUNGSI PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME RESTRUKTURISASI BENTUK HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BIDANG PERKEBUNAN DALAM KERANGKA HUKUM PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN BARANG-BARANG KE LAUT UNTUK KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN KETENTUAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PRIVATE SERVER DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN PEMEGANG LISENSI RESMI GAME ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA USAHA DALAM SISTEM PENJUALAN LANGSUNG MENURUT HUKUM DAGANG MENURUT TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RESI GUDANG SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN OBJEK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN OBEJK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERUSAHAAN PENJUAL RUMAH SUSUN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMBELI YANG BELUM MENDAPATKAN SERAH TERIMA UNIT RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS LABEL PRODUKSI MINUMAN YANG TIDAK JUJUR MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS PENURUNAN NILAI SAHAM AKIBAT INFORMASI MENYESATKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPAT BANTUAN MAKANAN KADALUARSA DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DITINJAU DARI UU NO. 32 TH 1997 TTG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN PERAN LPS SEBAGAI PENJAMIN SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMBEKUAN REKENING PERUSAHAAN EFEK OLEH KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog