Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API RANCAEKEK- TANJUNGSARI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 22/CIGANJUR TERKAIT AKTA JUAL BELI DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM KLAUSULA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Un

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP PETANI PADI ATAS TANAH TERENDAM DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI PERATURAN PERTANAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOADI YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PENETAPANBATAS USIA PENSIUN SECARA SEPIHAK SEBAGAI KEBIJAKAN PERUSAHAAN DITINJAUUNDANG-UNDANG NOMOR13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA BERUPA UPAH YANG DIBAYARKAN SECARA BERTAHAP DAN TIDAK UTUH DI FEMINA GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PKWT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

T INDAKAN PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PEMBANGUNAN TEMBOK BETON YANG MENGAKIBATKAN TERTUTUPNYA AKSES JALAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG GREEN PRAMUKA CITY TERKAIT PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MILIK PENGHUNI DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BELUM DIDAFTARKAN OLEH PENGUSAHA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT. KAHATEX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 670K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TAMINDO PERMAI GLASS TERHADAP LARIYADI DKK YANG DIPEKERJAKAN MELALUI PERJANJIAN KERJA LISAN DITINJAU DARI UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SENGKETA TANAH MERAH DI KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI HOTEL GUCI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA BOJONG KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN RUANG DIATAS TANAH NEGARA YAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN UPAH PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT BULAN RAMADHAN DI PERUSAHAAN KARAOKE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DAN SPORADIK DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JDA YANG INGKAR TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS ASURANSI PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PURNAWIRAWAN DAN/ATAU WARAKAWURI TNI AD TERHADAP HAK KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DETASEMEN INTEL KODAM JAYAKARTA CIBUBUR DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN KASAD NO. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA RAWA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM ATAS DUALISME SISTEM KEPEMILIKAN TANAH KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH SITA JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT ADANYA PEMOTONGAN UPAH KARENA PEKERJA MELAKSANAKAN IBADAH (SALAT) SAAT JAM KERJA LEMBUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN JUAL-BELI DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BANDARA EL-TARI DI KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSNAHNYA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM TSUNAMI DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT TELKOM DIKAITKAN DENGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 64 DAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA TERKAIT PEMBAYARAN UPAH PADA SAAT CUTI FUNGSI REPRODUKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH BERSERTIFIKAT DALAM HAL TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB TERKAIT ADANYA DISKRIMINASI PENCATATAN KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR 131/G/2011/PHI/PN.BDG MENGENAI GUGATAN HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PENGRAJIN TEKSTIL SINAR BARU DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK TERHADAP RUMAH SEDERHANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA Jo KEPUTUSAN MENTERI NEGAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2006 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH PASCA KEBAKARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL EPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN BENCANA DAN PENGAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEVELOPER UNTUK MEMBANGUN RUMAH SUSUN UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM DARI PHK SEPIHAK SEBELUM BERAKHIR KONTRAK KERJA BAGI PEKERJA OUTSOURCING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS TENTANG SENGKETA TANAH GARAPAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2812K/PDT/2012 TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2014 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog