Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLIKASI KEPEMILIKAN SILANG PENYIARAN TELEVISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DITERBITKANNYA PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/12/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK TERHADAP KERJASAMA PENERBIT UANG ELEKTRONIK DENGAN PIHAK LAIN DALAM BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI IMPLEMENTASI DUA SISTEM GADAI EMAS YANG BERLAKU DI PERUM PEGADAIAN INDONESIA MENURUT KUHPERDATA, FATWA DEWAWN SYARIAH NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN; DAN NO.26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERBANKAN ATAS WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN PIHAK BANK UNTUK MENYEIMBANGKAN KEUANGAN PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA(LEASING) YANG DILAKUKAN OLEH MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA DENGAN DUBAI AEROSPACES ENTERPRISES DITINJAU DARI SK MENTERI KEUANGAN RI NO 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN DI KANTOR WILAYAH PERUM PEGADAIAN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN ATURAN DASAR PEGADAIAN (PANDHUS REGLEMENT STB. NO. 81 TAHUN 1928)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA YANG MENGANDUNG KLAUSUL PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN DITINJAU DARI HUKUM PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONOSEMEN SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN L/C SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DALAM HAL BANK PENERBIT JATUH PAILIT DITINJAU BERDASARKAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA HABIS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA รป BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERATURAN PERU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENJAMINAN AKIBAT PENCABUT IZIN USAHA DAN LIKUIDASI KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING YANG BEROPERASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERUSAHAAN JASA PENILAI DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.06/2004 TENTANG USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAHAM SEBAGAI OBJEK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SPV (SPCIAL PURPOSE VEHICLE) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI LELANG TRADING CARD GAME MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENGENAI LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI REPO SAHAM DI PASAR MODAL DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN INFORMASI ELEKTRONIK PEMEGANG KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTIK TRANSAKSI LINDUNG NILAI KURS DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 01/POJK-07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN REMOTE TRADING SYSTEM UNTUK MENUNJANG PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN ASET PADA TRANSAKSI DI PASAR MODAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM รป LK NOMOR VI.A.4 TENTANG DANA PERLINDUNGAN PEMODAL DAN NOMOR VI.A.5 TENTANG PENYELENGGARA DANA PERLIND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PENERBITAN OBLIGASI OLEH EMITEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG KONTRAK OPSI SAHAM (KOS) DALAM HAL PERUSAHAAN EFEK WANPRESTASI MENURUT HUKUM PASAR MODAL DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN AUTO DEBET UNTUK PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL PENGGELAPAN DANA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMOSARIS DAN PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF BERBENTUK PRODUK TERSTRUKTUR (STRUCTURED PRODUCT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DALAM PBI NO. 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS EMITEN ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN TERHADAP INVESTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS WALI AMANAT DI DALAM PENERBITAN OBLIGASI DALAM HAL EMITEN MELAKUKAN WANPRETASI DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS KEBERADAAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN PADA UMUMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN RAHASIA BANK PADA PT BANK TBK DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN BANK DALAM KERJASAMA PERMASARAN PRODUK BANCASSURANCE YANG DILAKUKAN DENGAN CARA JOINT VENTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI DAERAH DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MENGALAMI GAGAL BAYAR (DEFAULT) ATAS OBLIGASI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PPIALANG BERJANGKA (COMMISSION HOUSE) TERHADAP INVESTOR APABILA TERJADI KEGAGALAN TRANSAKSI DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA (FOREX MARGIN TRADING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BAGI CALON PEMILIK DAN PENGURUS BANK YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PBI NOMOR 5/25/PBI/2003 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI OLEH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUNA KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX) AKIBAT TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KERUGIAN TERHADAP BARANG DALAM SAFE DEPOSIT BOX DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Dikaitkan Dengan Hukum Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA IJARAH DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI PT.BANK NEGARA INDONESIA,Tbk MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT SERBA GUNA (KSG) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI DAN AVALIST PADA P.T. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN RESI GUDANG ATAS KOMODITI BERJANGKA SEBAGAI AGUNAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TENTANG KLAUSULA BAKU YANG MENERAPKAN TINGGINYA TINGKAT SUKU BUNGA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK ATAS PENAWARAN SAHAM PERDANA YANG DILAKUAKN OLEH EMITEN YANG SEDANG DALAM SENGKETA HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) PADA TAHAP PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA/INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 89 PK/PDT/2010 TENTANG PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PT. EFFEM FOOD INC. DENGAN PT. SMAK SNAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUBARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog