Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Damario Tanoto - Dr. Hj. Kartikasari, S.H., M.H. - Dr. Tri Handayani, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BAHASA INGGRIS ENGLISH CAFE DALAM PERJANJIAN DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Amelia Ginting - Dr. Bambang Daru Nugroho S.H.,M.H. - Dr. Hj. Kartikasari S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR: 72/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG STANDARISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PELAKSANAAN PEREDARAN MAINAN ANAK-ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Agus Suwandono , S.H., LL . M . - Dr. Hj. Kartikasari S.H., M.H. - Muhammad Aldo Pradipta

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI OLEH PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H. - Dr. Hj. Kartikasari, S.H., M.H. - Hadi Ilham Mauludi

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 16/KPPU-L/2007 TENTANG DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PUPUK PMLT, HERBISIDA, DAN BIBIT KARET DI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Emmy Sulastri, S.H.,M.H. - Helda Anggraini Octavina - Hj. Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dr. Hj. Kartikasari, S.H., M.H. - KHAIRI SYUYA M - Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBATALAN PENGGABUNGAN PERSEROAN OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP STATUS HUKUM PERSEROAN YANG TELAH MELAKUKAN PENGGABUNGAN

Dr. Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - Mas Arfan Kalam Akbar - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL TERHADAP PROSES GO PRIVATE PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - Nursalam Gultom

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) SEBAGAI SARANA PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. KERATA API INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PERUSAHAAN

Bayu Nugraha Pratama - Hj. Kartikasari, S.H., M.H. - Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI BUMN (PT.(PERSERO) PELABUHAN) KEPADA KOPERASI DN USAHA KECIL MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN USAHA

Dikie Prabowo - Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjadja, S.H.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KARTEL JASA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK BARU DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PLN DI KABUPATEN NUNUKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Anita Afriana, S.H.,M.H - Dr. Hj. Kartikasari, S.H.,M.H - M DWIKY S

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - PERWIRA PRESTROIKA SIMANGUNSONG - Sudaryat, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN KEPADA DEBITOR SERTA PARA GUARANTORNYA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dr. Hj. Kartikasari S.H., M.H. - Pupung Faisal, S.H., M.H. - Tantra Josua Pasaribu

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN OLEH PT. JASA RAHARJA KEPADA PENGEMUDI KENDARAAN PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG

AMANDA MAYANGSARI PUTRI - Dr. Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK EKSLUSIF ATAS PEMANFAATAN RIGHT OF WAYY KETENAGALISTRIKAN KEPADA PT. INDONESIA COMMENTS PLUS OLEH PT. PLN PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI TIDAK DAN

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - Meli Meliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA (ACFTA) DALAM PRAKTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Ahmad Sopian - Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. - Hj. Kartikasari, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 40 TH 2007 TTG PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DIATUR DALAM UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - Julius Vernando Situngkir - Nyulistyowati Suryanti, S.H., M.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG DITAWARKAN DENGAN ADANYA POTONGAN HARGA/DISKON OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dody Ahmad Zaki - Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,C.N.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BAHASA INGGRIS ENGLISH CAFE DALAM PERJANJIAN DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR: 72/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG STANDARISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PELAKSANAAN PEREDARAN MAINAN ANAK-ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 16/KPPU-L/2007 TENTANG DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PUPUK PMLT, HERBISIDA, DAN BIBIT KARET DI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBATALAN PENGGABUNGAN PERSEROAN OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP STATUS HUKUM PERSEROAN YANG TELAH MELAKUKAN PENGGABUNGAN

KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL TERHADAP PROSES GO PRIVATE PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) SEBAGAI SARANA PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. KERATA API INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PERUSAHAAN

KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI BUMN (PT.(PERSERO) PELABUHAN) KEPADA KOPERASI DN USAHA KECIL MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN USAHA

KARTEL JASA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK BARU DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PLN DI KABUPATEN NUNUKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN KEPADA DEBITOR SERTA PARA GUARANTORNYA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN OLEH PT. JASA RAHARJA KEPADA PENGEMUDI KENDARAAN PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK EKSLUSIF ATAS PEMANFAATAN RIGHT OF WAYY KETENAGALISTRIKAN KEPADA PT. INDONESIA COMMENTS PLUS OLEH PT. PLN PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI TIDAK DAN

BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA (ACFTA) DALAM PRAKTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 40 TH 2007 TTG PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DIATUR DALAM UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG DITAWARKAN DENGAN ADANYA POTONGAN HARGA/DISKON OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi