Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN KESEHATAN ANAK BALITA YANG MENGALAMI GANGGUAN POLA MAKAN (PICA) BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN TERKAIT PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1999/PDT.G/2010/PA.JT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ISTERI KEDUA OLEH ISTERI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ALIMENTASI TERHADAP ANAK DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LURAGUNG KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TENTANG PENYANGKALAN ANAK OLEH AYAHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS BERDASARKAN SISTEM PEWARISAN ADAT DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI NGEDELENGIN DI MASYARAKAT BETAWI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HARTA MILIK ANAK YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 190/Pdt/P/2007/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS YANG MENGHAPUS HAK WARIS ANAK KARENA PLAATSVERVULLING YANG IBUNYA MENINGGAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN JANDA BERHIAS PADA ADAT RIAU DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN SEPUPU PADA ADAT JAMBI DIKAITKAN DENGAN H UKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ADAT BETAWI NEGOR MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN INCEST (SEMARGA) DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK KORBAN BENCANA ALAM DENGAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEMBELI APARTEMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN DENGAN PIHAK PENGEMBANG APARTEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENPERA NO.11/KPTS/1994 JO. KEPMENPERA NO.09/KPTS/M/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KEDUDUKAN BUKU DESA SEBAGAI DATA CATATAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PERSEPEKTIF KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SEORANG PEREMPUAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT SEMENDO SUMATERA SELATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BUNTEN BARAT MADURA (Sangkolan) DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS DAN KEDUDUKAN PEMBUATAN SURAT HIBAH DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN INPRES RI NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ ATAS IBU YANG TELAH MURTAD PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382K/AG/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA PUSAKA RENDAH YANG DIANGGAP HARTA PUSAKA TINGGI DAN DIKUASAI SECARA PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI TANAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SULAWESI-SELATAN (ADAT BUGIS DI KABUPATEN SID-RAP) DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ASTRA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK OLEH PIHAK ASING BERDASARKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DIHUBUNGKAN DENGAN PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS AKSI MERUGIKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN AGUNAN UTANG DALAM FENOMENA PARUMAEN DI LOSUNG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH WARIS PARSANTIAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA YANG DIKUASAI OLEH ANAK BUNGSU LAKI-LAKI DARI ISTRI KEDUA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ANAK PADA PERKAWINAN ADAT TAMBELAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MAYORAT PEREMPUAN SEMENDE DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN PINJAM JAGO MENURUT HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAFAÆ SEORANG ISTRI TERHADAP SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMINANGAN (KHITBAH) YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN I NPRES NOMER 1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN ORANG TUA TUNGGAL DALAM PEMELIHARAAN ANAK-ANAKNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN PINJAM JAGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SISTEM AHLI WARIS KERATON CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PEPAKEM CIREBON

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog