Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA JAMBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TERJADI DI KEC.ARJASARI KAB.BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGA N HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN POLOGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANGNG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPOLASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK DONOR ASI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK MURBAHAH YANG DIBEBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI ADAT DALAM PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI KAWIN PAKSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINAMOT SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEWARISAN ATAS HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO KABUPATEN GARUT JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLLING) MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARISAN DARI ANAK ANGKAT YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA LIE INDRAWAN IN HOAT DENGAN TRIANA ROSARINA LALOAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEJABAT DESA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN SAFAR PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SURAT KETERANGAN NIKAH SEBELUM DIKELUARKANNYA AKTA NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG CIREUNDEU CINAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TARI REOG PONOROGO SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEBUDAYAAN NASIONAL OLEH NEGARA MALAYSIA DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI SETELAH PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN HARTA PRIBADI ISTRI DIDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT MANDAILING GODANG DI TINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HARTA PUSAKA KELUARGA ORANG TUA LAKI-LAKI (BAKO) KEPADA ANAK PISANG DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DIDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 PUU-VIII TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DI DAERAH MUARA ANGKE JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WARIS ADAT TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI DESA ADAT MULYASARI KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog