Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DAN PINJAMAN BERLEBIH DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK TERHADAP PPAT DAN KREDITOR DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN DATA SERTIFIKAT TANAH OLEH BPN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP PRAKTIK FIDUSIA ULANG DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBA N KAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK MURBAHAH YANG DIBEBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RENTAL PIRANTI LUNAK MICROSOFT WINDOWS DAN INTERNET EXPLORER OLEH PELAKU USAHA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN END-USER TENTANG PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 16 NOVEMBER 2001 NO. 3248 K/PDT/2000 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR AKIBAT DIBATALKANNYA PERJANJIAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GARUT NOMOR 31.PDT.P/2004/PA.GRT. TANGGAL 29 MARET 2004 YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP ANI SUMARNI (PEMOHON)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 316 K/Pdt/2004 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN BESI TUA BEKAS REL LORI ANTARA AHLI WARIS GERALD TUGO FABER DAN PERUM PERHUTANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606K/Pdt.Sus/2011 TENTANG PENARIKAN PAKSA BARANG JAMINAN OLEH PT. BCA FINANCE CABANG PADANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.253/PDT/2007/PT.BDG TENTANG SENGKETA PEMBAYARAN PROYEK JALAN TOL CIPULARANG TAHAP II ANTARA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK DAN IRCON INTERNATIONAL LIMITED MELAWAN PT BETON INDOTAMA SURYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PEMBAYARAN SECARA FULL AND CLEAN DALAM PEMBERIAN BANK GARANSI UNTUK PELAKSANAAN PROYEK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôTANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS PEMBERIAN DANA SEBAGAI PINJAMAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN''

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN LAWAN ATAS DITERBITKANNYA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMILIK PROYEK (OBLIGEE) BERKAITAN DENGAN RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR (PRINCIPAL) DIKAJI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN, PERBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA MOBIL ANGKUTAN UMUM PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. KARYAJATNIKA SADAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGGUNGAN UTANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI INTERNET FRAUD PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK DAN DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA ATAS BENDA MILIKNYA YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUANNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK MANDIRI TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM SISTEM MOBILE BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI TERKAIT DENGAN ADANYA PENCAIRAN DANA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 23/88/KEP/DIR TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN BANK GARANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA STOK KARET OLAHAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK MANDIRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BARU BANGUNAN ATAU PERSIL ATASPELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAMA BANGUNAN ATAU PERSIL BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN BANK MANDIRI DAN ASURANSI AXA YANG MELAKUKAN KERJASAMA PEMASARAN PRODUK ASURANSI TERHADAP KERUGIAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 12/35/DPNP TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP BANK GARANSI DI DALAM PERDAGANGAN KOMODITI MENURUT HUKUM JAMINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH AHLI WARIS ARTIP DALAM KASUS PINJAMAN NASIONAL 1946

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK. UNTUK MENDAPATKAN HAKNYA ATAS DASAR WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH ONGKO GROUP DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI ATAS SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GROSSE AKTA HIPOTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS KEPERDATAAN SESEORANG YANG TELAH BERGANTI KELAMIN DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGNENAI KEBERADAAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERSONAL GUARANTEE YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM PROSES PELUNASAN DALAM PERJANJIAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK PAKAI PUBLIK/ KHUSUS MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PIHAK SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN YANG TIDAK ATAS IZIN DARI PEMILIK TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI AKIBAT KETIDAKTERBUKAAN INFORMASI PRODUK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT UU NO. 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN INTERNET BANKING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PBI NO. 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM REALISASI KREDIT PADA BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI IMPLEMENTASI DUA SISTEM GADAI EMAS YANG BERLAKU DI PERUM PEGADAIAN INDONESIA MENURUT KUHPERDATA, FATWA DEWAWN SYARIAH NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN; DAN NO.26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI SOFTWARE KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERFORMANCE BOND OLEH SURETY DALAM PERJANJIAN PENGEMBANGAN PROYEK DIKAITKAN DENGAN TINDAKAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESALAHAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KELALAIAN BANK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TRANSAKSI KARTU KREDIT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL PENGGELAPAN DANA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMOSARIS DAN PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO DI BAWAH TANGAN" DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN"ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO "DI BAWAH TANGAN" DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA "RL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK SEMENTARA-BERGILIRAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT SKIMMING DATA DALAM TRANSAKSI MELALUI ATM DITINJAU DARI PBI NOMOR 10/10/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 7/7/PBI/2005 TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog