Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

FUNGSIAUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL

Ajie Ramdan, S.H., M.H - Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H - RIFKI SHOFWAN NAUFAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H - NELLA SUMIKA PUTRI, S.H., M.H - Nenden Sari Rahmawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM PERKARA PERJUDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Dr. Hj. Elis Rusmiati., S.H., M.H - I. Tajudin, S.H.,M.H - Rayan Reynaldi

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1893 K/ PID/ 2002 TENTANG PERBUATAN MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM SURAT PENETAPAN HARGA (CERTIFICATE OF APPRAISAL) KE DALAM AKTA AUTHENIK SEBAGAI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA

Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - Yoga Alamsyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEYAKINAN HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 183 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Achmad Reynaldie Saboe - Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H. - I. Tajudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH , DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H. - Ijud Tajudin, S.H., M.H. - Mutia Kharisma

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH, DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - Mutia Kharisma

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG DI DUGA LALAI DALAM MENANGANI KASUS PENYERANGAN TERHADAP JEMAAH AHMADIYAH DI CIKEUSIK, DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DISIPLIN KODE ETIK KEPOLISIAN

Fajri Fil'ardi - Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI AHLI YANG JUGA MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUMACARA PIDANA (KUHAP)

Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Rekyono Dihatmojo - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINDA WANGSA DINATA SELAKU PIMPINAN CABANG KPO YANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH ATAS PERINTAH ATASAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KUHP

Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Maynanda Aulia - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN DARI PEMBERITAAN IDENTITASMELALUI SIARAN TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Abdi Rahmad Nasution - Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

FUNGSIAUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM PERKARA PERJUDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1893 K/ PID/ 2002 TENTANG PERBUATAN MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM SURAT PENETAPAN HARGA (CERTIFICATE OF APPRAISAL) KE DALAM AKTA AUTHENIK SEBAGAI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA

KEYAKINAN HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 183 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH , DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH, DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG DI DUGA LALAI DALAM MENANGANI KASUS PENYERANGAN TERHADAP JEMAAH AHMADIYAH DI CIKEUSIK, DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DISIPLIN KODE ETIK KEPOLISIAN

KEDUDUKAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI AHLI YANG JUGA MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUMACARA PIDANA (KUHAP)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINDA WANGSA DINATA SELAKU PIMPINAN CABANG KPO YANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH ATAS PERINTAH ATASAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KUHP

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN DARI PEMBERITAAN IDENTITASMELALUI SIARAN TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi