Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hak ingkar notaris dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut UU no. 30 tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PEUSAHAAN FARMASI DALAM PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PASAL 122, 390 DAN 391 HIR TENTANG PEMANGGILAN SECARA SAH DAN PATUT DIHUBUNGKAN DENGAN ACARA ISTIMEWA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDEPENDENSI MEDIASI PERBANKAN BERDASARKAN PBI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH PBI No. 10/1/PBI/2008 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN INFORMED CONSENT YANG DITANDATANGANI KELUARGA PASIEN MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris"edudukan "Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Und

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM HASIL TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian hasil cetak database bank dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank melalui ATM berpedoman kepada UU Perbankan dan kitab KUH Perdata serta HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DIPASUNG ORANGTUANYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PENGGUNA PENGOBATAN HERBAL-SUPRANATURAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik yang telah diterbitkan 5 tahun atau lebih

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM JASA PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN MISKIN DII RSUD KABUPATEN BEKASI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Profesi Dokter Sebagai Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENGENAI BAHAYA INHALEN LEM YANG MENGANDUNG ZAT LSD BAGI KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGONSUMSI ROKOK DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS TINDAKAN MALAPRAKTIK SUNTIK SILIKON CAIR OLEH OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN HIV/AIDS ATAS PENOLAKAN RUMAH SAKIT DALAM MEMBERIKAN PERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT PEMERINTAH ATAS HAK UNTUK MENDAPATKAN OBAT GENERIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MUSIK TERHADAP PENJIPLAKAN ATAU PLAGIAT MELALUI PEMBUKTIAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TRADISIONAL CINA YANG BELUM TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 007 TAHUN 20112 TENTANG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI JALAN DAMAI ANTARA NASABAH DAN BANK BERDASARKAN PBI NOMOR 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PBI NOMOR 10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PRBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERSETUJUAN TINDAKAN BEDAH MAYAT BAGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 238 PK/ Pdt/2014 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAGAI PENYELESEIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN TIKET BIOSKOP SECARA ONLINE PADA 21 CINEPLEX BERUPA LAYANAN M-TIX (MOBILE TICKETING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN DAN HAK MENOLAK DARI DOKTER UNTUK HADIR DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN MENURUT PERMA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSETUJUAN DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TERHADAP MANUSIA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP. NO 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBNGAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDUNG NO : 43/PDT/G/2008/PN BDG TENTANG AKTA KUASA MENJUAL / MELEPASKAN HAK DAN ALAT BUKTI PHOTO COPY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 10 PK/N/HKI/2006 MENGENAI SENGKETA MEREK PAUL&SHARK" ANTARA DAMA S.P.A. MELAWN SUTEJO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"NALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 172 K/AG/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DIKAITKAN DENGAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 257/PK/PDT/2009 TERKAIT JUAL BELI TANAH GIRIK PERSIL NO. D-20 BLOK 07 YANG DITUANGKAN DALAM AKTA JUAL BELI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 23/PDT.G/2011/PN.BKL MENGENAI PERBUATAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH SAHAM PT. BARA MEGA QUANTUM NOMOR 18 TANGGAL 13 AGUSTUS 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/DESAIN INDUSTRI/2010 MENGENAI KEMIRIPAN DESAIN INDUSTRI ANTARA ADIDAS AG DENGAN KIM SUNG SOO MENURUT UU NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 218/PDT/2012/PT.BDG TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH ANTARA Ir. DANI RISWANDI DAN Ir. ERLAND SANTOSA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN SERTA MERTA DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan Yang Digunakan Oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan yang Digunakan oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungabn Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1284 K/PDT/ 2006 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA IZIN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) OLEH PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA TERHADAP MUKTAMAR MANSYU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Online Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Terciptanya Perbankan Yang Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Online Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Perbankan Yang Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP PRAKTEK-PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENYEMPURNAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog