Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA TERHADAP PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ADI SUGIARTO UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH DAN RUMAH BERDASARKAN HIBAH YANG TELAH DIJUAL OLEH WALINYA KEPADA PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK ISTRI UNTUK MENCERAIKAN SUAMI SECARA HUKUM ADAT NIAS DIHUBUNGKAN DENGAN HHUKUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANGKEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI PEMANFAAT MEDIA VIDEOTELECONFRENCE MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 04/PDT/G/1998/PN.BDG TENTANG GUGATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN ELIN SALAM YANG DIKUASAI OLEH ANAKNYA (SENJAYA SALAM) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM HAL ORANG TUA MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK JANDA CERAI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BAGIAN GAJI EKS SUAMI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN DENGAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA KARENA HUBUNGAN DARAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SEORANG SUAMI YANG DIBERI MARGA TERHADAP HARTA SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DIPASUNG ORANGTUANYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PENAYANGAN ACARA DENGAN PERAN BANCI DI TELEVISI NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DITITIPKAN PADA YAYASAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP POLA PENAWARAN PRODUK DENGAN HADIAH DARI PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT DAN PEKERJA PENGIDAP HIV AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ATAS WARIS DENGAN ADANYA WASIAT DITINJAU DARI KUH PERDATA (KASUS SURAT WASIAT SUZANNA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ISTERI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI ATAS HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA UNTUK ALAT BUKTI OLEH NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 42 TH 1999 TTG FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEMBERSIH BAK PENAMPUNGAN LIMBAH TEKSTIL YANG TERINFEKSI PENYAKIT AKIBAT KERJA, DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) YANG DITEMPATKAN DI PT TELKOM OLEH PT SANDHY PUTRA MAKMUR BERDASARKAN SISTEM OUTSOURCING DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ASPEK PERDATA TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DARI SUATU PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN SECARA KONTRAK KERJA SAMA PENGELOLAAN ALAT-ALAT PENGEBORAN OLEH P.T. CONOCOPHILLIPS INDONESIA TERHADAP P.T. SAPTASARANA PERSONAPRIMA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG WANITA YANG DILAHIRKAN DI LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA PADA PELAKSANAAN OUTSOURCING DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVISI REGIONAL II JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) DI PT. TANABE INDONESIA SEBAGAI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 3 TAHUN 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN HAK RETENSI TERHADAP DEBITUR DALAM BIDANG INDUSTRI PERHOTELAN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA LAHIR BAGI ANAK QNI KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM IZIN ISTERI SEBAGAI SYARAT POLIGAMI BAGI SUAMI YANG AKAN MENIKAH LAGI BERDASARKAN HIUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEBAMBANGAN (KAWIN LARI) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERWALIAN ANAK DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN AKAD PELENGKAP DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA KEPENTINGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI YAYASAN SAYAP IBU JAKARTA MENURUT DIHUBUNGKAN DENGAM UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO PP NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (SINGLE PARENT ADOPTION) DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN HUKUM POITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PADA MASYARAKAT DESA SINDANGKASIH KECAMATAN SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT, DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PEKERJA OUTSOURCING PADA SEKTOR INTI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT TERPISAH DI INDONESIA DARI PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG รป UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog