Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

FUNGSI DAN PENERAPAN PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI BATU UJI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Holy Yordhan Nando Rajagukguk - Mei Susanto, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Aulia Mufti - Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Hernadi Affandi , S.H.,LL.M - Rahayu Prasetianingsih, S.H. - Saydin Syuhur Isa

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MAHESHA DARU MARDHIKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aditya Rahmadhony - Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE III

ADI SAIFUL AKBAR - Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M.,S.H. - Zulfikar Aziz

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM JUDISIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Rd. Ahadiat A M

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Dini Noviani Maulida - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

CININTYA PUTRI DEANY - Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Dr. Agus Kusnadi, SH.,MH. - Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Eko Noer Kristiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI WEWENANG GUBERNUR DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH

Akmal Farad - H. Rosijidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Neneng Lela Fitriani

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Mahmudin Nur Al-Gozaly - Prof. Dr.I Gde Panjta Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Dendy Masngudi - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - MUHAMMAD ZIAURAHMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - SONY HARDIANDORO

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

Anggie Andhini Pertiwi - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dion Erlangga Putra - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Prof.Dr.I. Gede Pantja Astawa, S.H.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN (KEKUASAAN PENUNTUTAN) SERTA POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD 1945

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - SURYA NAPITUPULU

Detail Cantuman XML Detail Cite

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005)

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Yayat Sumirat

Detail Cantuman XML Detail Cite

WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN

Dewi Amelia Eka Putri - H. Rosjidi Ranggaawidjaja, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

FUNGSI DAN PENERAPAN PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI BATU UJI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE III

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM JUDISIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

IMPLEMENTASI WEWENANG GUBERNUR DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN (KEKUASAAN PENUNTUTAN) SERTA POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD 1945

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005)

WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi