Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KERTAMUKTI MENUJU DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. - Mochamad Dzaki Ansori - Prof. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KERTAMUKTI MENUJU DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. - Mochamad Dzaki Ansori - Prof. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PREDATORY PRICING DALAM AKTIVITAS BURNING MONEY PADA APLIKASI E-COMMERCE DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. - Dr. Sudaryat, S.H., M.H - Jozu Kenjiro Janeda Samudra

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA PRODUKTIF DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lulus Belum Belum 19-09-2019 09:25 Verifikasi Publish Edit Hapus

ADE IHDINAYAH - Dr. Djanuardi S.H., M.H - Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAHDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. - Dr.Lastuti Abubakar, S.H., M.H. - Fahmi Dian Rizky

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PROGRAM KEMITRAAN INTI PLASMA ANTARA PT CIOMAS ADISATWA UNIT UNGARAN DENGAN PETERNAK AYAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. Etty Mulyati,S.H., M.H. - Dr. Helza Nova Lita, S.H.,M.H. - Maulida Yuli Trihandini

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA KETIKA TERJADI KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H - Joko Priambodo - Prof. Dr. Tarsisisus Murwadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS PERJANJIAN YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI MELALUI AKTA AGREEMENT ON THE GRANTING OF VESSEL HYPOTHEC DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H - Prof. Dr. Tarsisius Murwa d ji, S.H., M.H. - Samuel Alexander

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF ATAS PERALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (ANALISIS KASUS JUAL BELI TANAH WAKAF UNTUK MEMPERLUAS TANAH WAKAF)

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2018 - Utami Rifatunnisa

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF ANTARA WAKIF DAN NAZHIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. - Siti Risdah Hayati

Detail Cantuman XML Detail Cite

ZAKAT OBLIGASI KONVENSIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Andi Ahmad Rifai - Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2018

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KERTAMUKTI MENUJU DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KERTAMUKTI MENUJU DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PREDATORY PRICING DALAM AKTIVITAS BURNING MONEY PADA APLIKASI E-COMMERCE DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA PRODUKTIF DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lulus Belum Belum 19-09-2019 09:25 Verifikasi Publish Edit Hapus

ANALISIS TERHADAP PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAHDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

TINJAUAN YURIDIS PROGRAM KEMITRAAN INTI PLASMA ANTARA PT CIOMAS ADISATWA UNIT UNGARAN DENGAN PETERNAK AYAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA KETIKA TERJADI KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS PERJANJIAN YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI MELALUI AKTA AGREEMENT ON THE GRANTING OF VESSEL HYPOTHEC DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF ATAS PERALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (ANALISIS KASUS JUAL BELI TANAH WAKAF UNTUK MEMPERLUAS TANAH WAKAF)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF ANTARA WAKIF DAN NAZHIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

ZAKAT OBLIGASI KONVENSIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi