Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL DIHUBUNGKAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMERIKSAAN SAKSI DENGAN MENGGUNAKAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN AGAMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST TERKAIT GUGATAN PEMBATALAN HIBAH GUNA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEGITIMARISDIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KETIDAKABSAHAN PERALIHAN HAK MILIK BENDA BERGERAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108/K/PDT/2018)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REKAYASA DISPENSING PUMP YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA SPBU TERHADAP KONSUMEN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legal Memorandum Tentang Kedudukan Leni Tresnawati dan Ahli Waris Lainnya Terhadap Pemberi Pinjaman Uang dalam Sengketa Hutang Piutang Dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan HIR/RBG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 0419/PDT.G/2014/PA.JP TENTANG HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG NO.0100/PDT.G/2018/PA.KAB.MLG TENTANG FASAKH PERKAWINAN ATAS PASANGAN YANG MELAKUKAN MURTAD DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 526/G2012/PN.Jkt.Sel TERKAIT PEMBATALAN PRENUPTIAL AGREEMENT (PERJANJIAN PRANIKAH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 22/PDT.G/2016/PN.SLT TENTANG AKTA PERDAMAIAN DI DALAM PENGADILAN YANG DIJADIKAN OBJEK SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI DITINJAU DARI HERZIEN INLANDSCH REGLEMENTDAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

110110140217 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO. 350/PDT.G/2014/PA.JB TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH GANGGUAN PSIKOLOGIS HIPERSEKS PADA SUAMI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH PENERIMA GADAI (AR-RAHN) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140PK/PDT/2015 MENGENAI PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB MEMBAYAR GANTI RUGI DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN KULI KAWIN DI DESA PAMANUKAN HILIR KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 653 K/AG/2015 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN ISTERI KEDUA YANG DILAKSANAKAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DITINJAU DARI KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN HERZIENNE INDONESISCHE REGLEMENT / HIR (REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF ATAS PERALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG MELANGGAR HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (ANALISIS KASUS JUAL BELI TANAH WAKAF UNTUK MEMPERLUAS TANAH WAKAF)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF ANTARA WAKIF DAN NAZHIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3002 K/PDT/ 20 1 5 TEN TANG KEABSAHAN PERJANJIAN TUNTU TAN NAFKAH YANG DIBUAT SEBELUM PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI KETURUNAN TIONGHOA YANG BERPINDAH AGAMA MENJADI AGAMA ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TIONGHOA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NON PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL YANG TELAH MEMILIKI ANAK KANDUNG LEBIH DARI SATU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMBERIAN MAHAR (MAS KAWIN) YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 2350/Pdt.G/2013/PA.Tgrs TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIPUTUS VERSTEK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 547/Ag/2016 TENTANG PEMINDAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DARI IBU KE AYAHNYA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM dan UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG MENJADI MUALAF DALAM KELUARGA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI HUKUM ADAT TIONGHOA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DI DAERAH BOJONEGORO JAWA TIMUR MENURUT HUKUM ADAT BOJONEGORO JAWA TIMUR DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI ATAS BATALNYA PELAKSANAAN HARI H PERKAWINAN DI DAERAH KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ADAT BUTON DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT TEH PAI" DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974"TATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT "TEH PAI" DALAM PROSESI PERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 399 K/Pdt.Sus/2012 TENTANG MEREK 'INDEX' DENGAN MEREK 'BINDEX' ANTARA LUKMIN ERYAN MELAWAN PT. BEST MEGA INDUSTRI BERDASARKAN HUKUM HKI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR: 647/PDT/2011/PT. DKI TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT PEMAKAIN LAMBANG GARUDA PADA KOSTUM TIM NASIONAL SEPAK BOLA INDONESIA ANTARA DAVID TOBING DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 355K/TUN 2002 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DI JALAN JAWA, KOTA BANDUNG ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENSIUNAN PEGAWAI PT. KERETA API INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR. 213/Pdt.G/2007/PN. BDG MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA NY. HJ. OYOH SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN ITOK SETIAWAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN YANG MASIH MEMILIKI ORANG TUA YANG TINGGAL DI RUMAH SINGGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DALAM PUTUSAN NOMOR 34/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN MEREKD7G ANTARA GADO S.R.L. (PENGGUGAT) DAN TJANDRA DJUWITO (TERGUGAT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DIKABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG SENGKETA WARISAN HARTA BERSAMA ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DENGAN JUMLAH BAGIAN YANG SAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KOTA BENGKULU DI REJANG LEBONG DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CURUP NOMOR : 0142/Pdt.G/2013/PN.CRP MENGENAI KEABSAHAN IZIN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH Hj. DARYATI DALAM PENOLAKAN PENETAPAN BUKAN HARTA BERSAMA TERHADAP OBJEK TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN SUKU MELAYU DAN TIONGHOA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT MELAYU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN WALI MUJBIR DALAM MENGAWINKAN PAKSA ANAK PEREMPUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BUNTEN BARAT MADURA (Sangkolan) DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog