Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DIKABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG SENGKETA WARISAN HARTA BERSAMA ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DENGAN JUMLAH BAGIAN YANG SAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KOTA BENGKULU DI REJANG LEBONG DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA YANG TERDAPAT LEBIH DARI SATU PERKAWINAN SENTANA DI DESA BAJRA KABUPATEN TABANAN PRONVINSI BALI BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CURUP NOMOR : 0142/Pdt.G/2013/PN.CRP MENGENAI KEABSAHAN IZIN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAS FASILITAS GEDUNG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PENGUNJUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH Hj. DARYATI DALAM PENOLAKAN PENETAPAN BUKAN HARTA BERSAMA TERHADAP OBJEK TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN SUKU MELAYU DAN TIONGHOA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT MELAYU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HKM TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO 41 THN 2004 JO.PP NO 42 THN 2006 TENTANG WAKAF TUNAI DI KOTA BANDUNG MENURUT HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HARTA WARISAN YG DIKUASAI OLEH ISTRI KE DUA YG TELAH CERAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPLILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG DI BUAT OLEH DEWAN KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN WALI MUJBIR DALAM MENGAWINKAN PAKSA ANAK PEREMPUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BUNTEN BARAT MADURA (Sangkolan) DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG DIKELUARKAN SEKOLAH KARENA MENIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NJNKNKN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN KEDUDUKAN CUCU DLM SISTEM PERGANTIAN AHLI WARIS DITINJAU DR HKM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA KARENA HUBUNGAN DARAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PASCA PERCERAIAN LIÆAN AKIBAT DUGAAN HASIL PERBUATAN ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT PATRILINEAL DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK SUMBANG PD PERKAWINAN PARIBAN DI MASYARAKAT ADAT BATAK DI KAITKAN DGN UU NO 1 TAHN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DGN HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS ATAS GUGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI PEWARIS SELAKU PENJUAL DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WNI TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG DIAJUKAN OLEH SUAMI WNA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT BERBAHAYA PADA BAHAN BAKU PRODUKSI MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HIBAH YANG TELAH KELIRU MELAKUKAN PENGHIBAHAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG UNTUK MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA ANAK KANDUNGNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PERCERAIAN YANG DIDASARI ATAS DATA PALSU DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HARTA KEKAYAAN ORANG YG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA KARENA HILANGNYA PESAWAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1111 K/PDT/2009 TANGGAL 28 OKTOBER 2009 TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1500 YANG TERLETAK DI JALAN CENDANA NOMOR 9 JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 32 TAHUN 1979 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DONOR ASI MELALUI BANK ASI TERKAIT STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PENGATURAN TENTANG KUMULASI GUGATAN CERAI DAN NAFKAH BAGI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HIR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI DARI 1/3 (SEPERTIGA) BAGIAN DARI HARTA YANG DIMILIKI PENGHIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI YANG TELAH DIITSBATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 197

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN ANTARA BIBI DAN KEPONAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT DI KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SIRI MELALUI INTERNET BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI LEMBAGA NON BANK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HASIL CETAK FOTO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TAQLID ITTIBA BAGI MUKALLAF DALAM PELAKSANAAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK TIRI ATAS HARTA WARISAN ORANG TUA YANG BELUM TERBAGI MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA SETELAH ADANYA PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DITOLAK OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog