Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM REALISASI KREDIT PADA BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI IMPLEMENTASI DUA SISTEM GADAI EMAS YANG BERLAKU DI PERUM PEGADAIAN INDONESIA MENURUT KUHPERDATA, FATWA DEWAWN SYARIAH NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN; DAN NO.26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI SOFTWARE KOMPUTER DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERFORMANCE BOND OLEH SURETY DALAM PERJANJIAN PENGEMBANGAN PROYEK DIKAITKAN DENGAN TINDAKAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARATE EXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) OBYEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP CONSERVATOR BESLAG (SITA JAMINAN) BERDASARKAN UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG DIKAITKAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESALAHAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH BAGI DEBITUR YANG TELAH MELUNASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KELALAIAN BANK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TRANSAKSI KARTU KREDIT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA MOBILE BANKING NASABAH BANK CENTRAL ASIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL PENGGELAPAN DANA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMOSARIS DAN PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO DI BAWAH TANGAN" DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN"ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO "DI BAWAH TANGAN" DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA "RL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK SEMENTARA-BERGILIRAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KEGAGALAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT SKIMMING DATA DALAM TRANSAKSI MELALUI ATM DITINJAU DARI PBI NOMOR 10/10/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 7/7/PBI/2005 TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (LEASING SYARIAH) PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. ABC MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS MONETER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN PADA PT BRI (PERSERO) TBK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP OBJEK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) YANG DIBEBANI JAMINAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Mengenai Kontragaransi Dalam Perjanjian Bank Garansi Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Guna Mendukung Penerapan Fungsi Kepastian Prestasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENANGGUNGAN UTANG PADA KEGIATAN PENJAMINAN KREDIT KOPERASI DAN USAHA KECIL OLEH KOPERASI PENJAMIN KREDIT JAWA BARAT SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN ASURANSI KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK TANGGUNGAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEBAGAI AKIBAT ADANYA SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN GADAI SAHAM YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PADA PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM YANG TIDAK ADA BATAS WAKTU PELUNASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERJANJIAN JUAL BELI SIMULAI DITINJAU DARI PBI NOMOR 11/25/PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI BERUPA CERTIFICATE OF MEMBERSHIP BUKIT GOLF AND COUNTRY CLUB BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK UNTUK MENCEGAH GUGATAN PIHAK KETIGA TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES DALAM PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANC E SHEET SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SHAHIBUL MAAL (PEMILIK DANA) DITINJAU DARI PRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP BANK MANDIRI SYARIAH CABANG JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL OLEH ORANG YANG BELUM DEWASA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT KUH PERDATA DAN UU NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUS BUKUAN PADA BANK MANDIRI SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI JUMLAH KREDIT MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN SAHAM OLEH BANK AKIBAT PROSES RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJAMINAN PEMBIAYAAN SYARIAH KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM RANGKA MEMPERKECIL RISIKO PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI MANDATORY CONVERTIBLE BONDS DIKAITKAN DENGAN PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PEMBIYAAN MACET PADA PEMBIYAAN PEMILIKAN RUMAH MELALUI AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN ALIH DEBITUR DI BAWAH TANGAN TERKAIT PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jaminan Ats Dana Pihak Ketiga Oleh Pemerintah Di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Dihubungkan Dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III KUH PERDATA"ERJANJIAN "KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III "

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BANGUNAN YANG MENJADI OBJEK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER) DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI POLA KEMITRAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM JUAL BELI RUMAH SUSUN (KALIBATA RESIDENCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN WARALABA SETELAH ADANYA KEPUTUSAN KPPU NO. 57 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 50 HURUF B DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBYEK JAMINAN BERUPA STOK BARANG DAGANGAN DALAM HAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Salah Satu Sarana Penyelesaian Masalah Kredit Macet Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN PENYEDIA JASA PELAYANAN PERBANKAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG BADAN HUKUM ASING TERHADAP SAHAM BANK NASIONAL DITINJAU DARI PBI NO.8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI D

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog